Palu, Japrinews.id – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Aristan, mendorong pemerintah daerah memperkuat komitmen dalam memenuhi hak-hak penyandang disabilitas melalui kebijakan dan pelayanan publik yang inklusif.
Ia menegaskan, persoalan disabilitas tidak seharusnya hanya ditempatkan dalam kerangka pemberian bantuan sosial ataupun dijadikan agenda seremonial. Lebih dari itu, penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki hak dan kedudukan setara serta berhak mendapatkan kesempatan yang sama dalam berbagai aspek kehidupan.
Menurut Aristan, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap kebijakan pembangunan tidak mengabaikan kebutuhan penyandang disabilitas. Komitmen terhadap kesetaraan harus diterjemahkan dalam program nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Persoalan disabilitas tidak boleh hanya dipandang sebagai urusan bantuan sosial, apalagi sebatas program seremonial. Penyandang disabilitas adalah warga negara yang memiliki hak, martabat, dan kedudukan yang setara,” tegasnya.
Ia menilai, salah satu langkah penting yang perlu menjadi perhatian pemerintah adalah menghadirkan pelayanan publik yang aksesibel, ramah, dan mampu mengakomodasi kebutuhan seluruh kelompok masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.
Aristan juga mengingatkan bahwa prinsip kesetaraan tidak cukup hanya dituangkan dalam dokumen kebijakan atau disampaikan melalui berbagai pernyataan. Implementasi di lapangan menjadi ukuran utama sejauh mana pemerintah benar-benar berpihak pada pemenuhan hak masyarakat.
“Kesetaraan tidak cukup dinyatakan dalam kebijakan, tetapi harus diwujudkan melalui pelayanan nyata,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa negara harus memastikan tidak ada warga yang mengalami diskriminasi maupun terhambat dalam mengakses hak-hak dasarnya akibat kondisi disabilitas.
Menurutnya, pembangunan daerah harus berorientasi pada keadilan dan inklusivitas, sehingga seluruh masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan memperoleh pelayanan.
“Negara harus hadir untuk semua. Tidak boleh ada seorang pun yang tertinggal, terpinggirkan, atau kehilangan haknya hanya karena kondisi disabilitas. Kesetaraan bukan belas kasihan, melainkan hak yang wajib dipenuhi,” pungkasnya.
Aristan berharap, pemenuhan hak penyandang disabilitas dapat menjadi perhatian serius dan terintegrasi dalam setiap kebijakan pembangunan di Sulawesi Tengah. Dengan demikian, lingkungan yang inklusif dapat terwujud dan setiap warga memiliki kesempatan yang setara tanpa terkecuali.
