Palu, Japrinews.id – Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Agraria Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Tolitoli, DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, mulai mematangkan rumusan rekomendasi sebagai tindak lanjut dari hasil investigasi dan temuan lapangan.
Penyusunan rekomendasi tersebut menjadi tahapan penting dalam upaya mendorong penyelesaian konflik agraria yang selama ini terjadi di wilayah perkebunan kelapa sawit Kabupaten Tolitoli.
Ketua Pansus, Mohammad Nurmansyah Bantilan, mengatakan rapat internal yang berlangsung Senin 09/11/2026. difokuskan pada penyempurnaan seluruh materi rekomendasi. Pansus menargetkan laporan akhir dapat diselesaikan sebelum Desember 2026, seiring semakin terbatasnya masa kerja.
Menurut Bantilan, penyempurnaan rekomendasi juga mengacu pada sejumlah hasil konsultasi dengan instansi terkait, termasuk pembahasan bersama KPP mengenai aspek perpajakan dan penerimaan negara.
Selain itu, Pansus turut menindaklanjuti hasil koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Tinggi (Kejati), terutama terkait penelusuran potensi kerugian negara yang berkaitan dengan persoalan perkebunan kelapa sawit di Tolitoli.
Hasil konsultasi dengan Kementerian Pertanian, khususnya Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun), juga menjadi bagian dari materi yang akan dipertimbangkan dalam penyusunan rekomendasi.
Seluruh bahan tersebut selanjutnya akan dikaji dan disempurnakan oleh tenaga ahli sebelum dibawa ke rapat paripurna DPRD Sulteng.
“Jadi itulah bahan-bahan yang akan diolah oleh tenaga ahli untuk merampungkan dan menuntaskan rekomendasi yang akan diparipurnakan nanti,” ujar Bantilan.
Ia menjelaskan, proses kerja Pansus sejauh ini telah mencakup investigasi lapangan, verifikasi, hingga validasi data. Rangkaian tersebut dilakukan untuk memastikan setiap temuan memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan sebelum dituangkan dalam rekomendasi resmi.
Meski demikian, Bantilan menegaskan bahwa Pansus tidak memiliki kewenangan untuk mengeksekusi langsung hasil investigasi maupun mengambil tindakan terhadap persoalan yang ditemukan. Kewenangan Pansus berada pada ranah pengawasan dan legislatif, yakni melakukan pendalaman persoalan serta menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah.
“Pansus ini adalah ranah legislatif, yang artinya kita ini bukan eksekutor. Jadi Pansus nanti secara mekanisme mengeluarkan rekomendasi yang akan diserahkan ke pemerintah eksekutif sebagai eksekutor,” jelasnya.
Dengan demikian, keberhasilan penyelesaian konflik agraria perkebunan kelapa sawit di Tolitoli nantinya tidak hanya bergantung pada tuntasnya pembahasan di internal Pansus, tetapi juga pada keseriusan pemerintah dalam menindaklanjuti rekomendasi yang dihasilkan.
Sejumlah persoalan mendasar, mulai dari kepastian hak masyarakat atas lahan, tata kelola perkebunan, hingga dugaan potensi kerugian negara, menjadi hal yang perlu mendapat perhatian dalam proses penyelesaian.
Pansus kini dituntut menyelesaikan rekomendasi sesuai target waktu yang telah ditetapkan. Sementara masyarakat menanti langkah konkret pemerintah agar hasil investigasi dan kerja legislatif tersebut tidak berhenti sebagai dokumen laporan, melainkan menjadi dasar penyelesaian konflik agraria yang memberikan kepastian dan keadilan bagi pihak-pihak yang terdampak.
