Palu, Japrinews.id — Anggota Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Sadat Anwar Bihalia, meminta pemerintah dan PT Integra Mining Nusantara Indonesia (IMNI) menindaklanjuti hasil kajian tim independen PPLH Universitas Tadulako (Untad) terkait aktivitas pertambangan di Kabupaten Banggai.
Hal tersebut disampaikan Sadat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPRD Sulteng, Rabu 26/08/2026. yang membahas hasil observasi dan investigasi lapangan terhadap aktivitas PT IMNI.
Menurut Sadat, hasil kajian tim independen belum dapat dijadikan sebagai keputusan akhir. DPRD masih perlu melihat persoalan tersebut dari berbagai aspek, termasuk teknis, sosial, dan politis, sebelum menentukan rekomendasi kelembagaan.
“Kesimpulan ini tentu akan menjadi bagian dari aspek analisa kita di DPRD, bagaimana kajian teknis, politis dan sosial menjadi pertimbangan kita,” ujar Sadat.
Ia menegaskan pemerintah harus ikut bertanggung jawab terhadap kondisi lingkungan yang terdampak aktivitas pertambangan. Terlebih, apabila masih terdapat peluang untuk melakukan pemulihan terhadap lahan maupun lingkungan.
“Tidak boleh kita menyerah ketika ini ada proses yang memungkinkan. Saya berharap perusahaan itu harus kemudian mengarah ke sana,” tegasnya.
Sadat juga meminta tanggung jawab PT IMNI diperjelas apabila dalam proses kajian ditemukan persoalan seperti pendangkalan sungai, sedimentasi, maupun dampak lingkungan lainnya.
Menurutnya, upaya pemulihan tidak semestinya hanya dibebankan kepada perusahaan. Pemerintah juga harus menjalankan kewenangannya agar penyelesaian persoalan lingkungan dapat dilakukan secara menyeluruh.
Selain itu, Sadat mendorong pemerintah memperkuat pengawasan terhadap kegiatan investasi. Ia meminta perangkat daerah terkait melakukan pengawasan secara berkala dan tidak hanya turun tangan setelah muncul persoalan di lapangan.
