Palu, Japrinews.id — Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Sulawesi Tengah (Sulteng), Muhammad Safri, mengkritik pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menyebut pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) tidak akan mengganggu pembangunan daerah karena pemerintah daerah masih dapat memanfaatkan skema pinjaman melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
Safri menilai, solusi tersebut justru berpotensi menambah beban pemerintah daerah. Menurutnya, pengurangan DBH tidak seharusnya direspons dengan mendorong daerah mencari pembiayaan melalui utang.
“DBH itu hak daerah atas kontribusi sumber daya yang ada di wilayahnya. Kalau hak tersebut dikurangi lalu daerah diminta berutang untuk membiayai pembangunan, tentu ini harus dikaji kembali,” kata Safri di Palu, Senin 07/09/2026.
Sekretaris Komisi III DPRD Sulteng itu mengatakan, DBH dan pinjaman memiliki konsekuensi yang berbeda. DBH merupakan penerimaan daerah, sementara pinjaman harus dikembalikan dan akan menjadi beban APBD pada tahun-tahun berikutnya.
Ia khawatir ketergantungan terhadap pinjaman akibat berkurangnya DBH justru mempersempit ruang fiskal pemerintah daerah.
“Jangan sampai kebutuhan pembangunan hari ini kita selesaikan dengan utang, tetapi kemudian APBD ke depan harus tersandera oleh cicilan dan biaya pembiayaan,” ujarnya.
Safri menilai kondisi tersebut menjadi perhatian serius bagi Sulawesi Tengah yang selama ini memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional melalui sektor pertambangan dan industri pengolahan.
Menurutnya, daerah penghasil tidak hanya memberikan kontribusi penerimaan kepada negara, tetapi juga harus menangani berbagai dampak aktivitas industri, termasuk kebutuhan infrastruktur, pelayanan publik, serta persoalan sosial dan lingkungan.
“Kontribusi Sulteng terhadap perekonomian nasional harus diikuti dengan kebijakan fiskal yang memberikan manfaat yang seimbang kepada daerah,” katanya.
Safri menegaskan, pinjaman melalui PT SMI tetap dapat digunakan untuk membiayai proyek strategis tertentu. Namun, skema tersebut tidak boleh dijadikan substitusi atas DBH yang menjadi hak daerah.
Ia meminta pemerintah pusat mengevaluasi kembali kebijakan pembagian DBH dengan mempertimbangkan kondisi daerah penghasil dan pengolah sumber daya alam.
“Jangan melihat Sulawesi Tengah hanya dari sisi penerimaannya. Masyarakat dan pemerintah daerah juga menanggung konsekuensi dari aktivitas ekonomi yang berlangsung di daerah,” tegas Safri.
