Palu, Japrinews.id — Pemerintah Kota Palu terus memperkuat langkah pengendalian inflasi daerah. Upaya tersebut menjadi perhatian dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI secara virtual, Senin 7/09/2026.
Wakil Wali Kota Palu, Imelda Liliana Muhidin, SE., M.A.P., mengikuti rakor tersebut dari ruang kerjanya. Kegiatan turut dihadiri Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan, perwakilan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP), Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag), Pengadilan Negeri Palu, serta sejumlah perangkat daerah dan instansi terkait.
Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian menegaskan bahwa pengendalian inflasi dan pertumbuhan ekonomi membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.
Menurutnya, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menerjemahkan kebijakan nasional agar dapat diterapkan secara efektif dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
“Pertumbuhan ekonomi tidak bisa dicapai oleh pemerintah pusat saja. Dibutuhkan kolaborasi yang kuat dengan pemerintah daerah agar setiap kebijakan berjalan tepat sasaran, konsisten, dan mampu memberikan multiplier effect bagi perekonomian serta kesejahteraan masyarakat,” ujar Tito.
Tito juga menekankan pentingnya penggunaan data dalam merumuskan kebijakan. BPS dinilai memiliki peran strategis dalam menyediakan data berbasis bukti sekaligus mengukur dampak kebijakan pemerintah.
Dalam rakor tersebut, sejumlah faktor yang dapat memicu inflasi turut dibahas, di antaranya keterbatasan pasokan, gangguan distribusi, peningkatan jumlah uang beredar, penurunan suku bunga, hingga tingginya harga pupuk bersubsidi yang berdampak terhadap biaya produksi pertanian.
Kemendagri juga mendorong pemerintah daerah mempercepat penyerapan APBD secara tepat sasaran, meningkatkan efektivitas birokrasi, menjaga keamanan, memperkuat konektivitas dasar, mengoptimalkan sektor unggulan daerah, serta rutin memantau perkembangan harga komoditas.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhidin menyatakan Pemkot Palu akan terus memperkuat koordinasi melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama perangkat daerah teknis dan para pemangku kepentingan.
Pemantauan harga dan ketersediaan pasokan komoditas strategis juga akan terus dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap potensi gejolak harga kebutuhan masyarakat.
“Pemkot Palu akan terus memperkuat koordinasi dan pemantauan di lapangan agar ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga kebutuhan masyarakat tetap terjaga,” ujar Imelda.
Dengan penguatan sinergi lintas sektor, Pemkot Palu berharap pengendalian inflasi dapat berjalan efektif sekaligus menjaga ketahanan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
