Palu, Japrinews.id – Besarnya Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 yang diproyeksikan mencapai hampir Rp4.097 triliun dinilai harus memberikan dampak nyata bagi pembangunan di daerah. Pemerintah pusat diminta memastikan kebijakan fiskal nasional turut memperkuat kapasitas keuangan daerah, termasuk Sulawesi Tengah.
Ketua Fraksi PKB DPRD Sulawesi Tengah, Muhammad Safri, mengatakan besarnya anggaran negara tidak seharusnya hanya dilihat dari sisi belanja pemerintah maupun target pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, ukuran keberhasilan kebijakan fiskal juga harus terlihat dari manfaat yang diterima masyarakat dan pemerintah daerah.
“Kalau APBN kita hampir Rp4.100 triliun dan disebut ekspansif, pertanyaannya sederhana, seberapa besar dampaknya bagi daerah? Khususnya Sulawesi Tengah yang selama ini menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi nasional melalui sumber daya alam dan hilirisasi,” ujar Safri, Kamis 03/09/2026.
Ia menilai Sulawesi Tengah memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional. Perkembangan sektor pertambangan, kawasan industri hingga hilirisasi, khususnya di Kabupaten Morowali dan Morowali Utara, telah mendorong aktivitas ekonomi secara signifikan.
Namun, Safri mengingatkan tingginya pertumbuhan ekonomi jangan hanya tercermin dari nilai investasi dan peningkatan produksi. Pertumbuhan tersebut juga harus diimbangi dengan kemampuan fiskal daerah agar pemerintah mampu memenuhi kebutuhan pembangunan yang semakin besar.
“Jangan sampai ekonominya tumbuh tinggi, industrinya berkembang pesat, penerimaan negara meningkat, tetapi kemampuan fiskal daerah justru tertinggal. Beban pembangunan di daerah terus bertambah, sementara ruang fiskalnya terbatas,” katanya.
Safri meminta pembahasan RAPBN 2027 tidak berhenti pada indikator makro seperti pertumbuhan ekonomi, belanja negara maupun besaran Transfer ke Daerah (TKD).
Menurut dia, pemerintah dan DPR perlu melihat kembali formulasi transfer ke daerah agar lebih mampu mencerminkan kontribusi sekaligus kebutuhan setiap daerah.
“Yang harus dilihat bukan hanya berapa besar APBN secara nasional, tetapi berapa besar ruang fiskal yang benar-benar tersedia bagi daerah untuk membangun,” tegasnya.
Ia menjelaskan, daerah dengan pertumbuhan ekonomi tinggi seperti Sulawesi Tengah menghadapi konsekuensi pembangunan yang tidak sedikit. Peningkatan aktivitas industri dan investasi turut meningkatkan kebutuhan terhadap infrastruktur, pendidikan, kesehatan, lingkungan serta pelayanan publik.
Jika sebagian besar anggaran daerah terserap untuk belanja rutin dan kebutuhan pelayanan dasar, sementara kebutuhan pembangunan infrastruktur terus meningkat, maka menurut Safri diperlukan evaluasi terhadap kebijakan fiskal pusat dan daerah.
“Kalau dana yang diterima daerah lebih banyak habis untuk belanja rutin dan pelayanan dasar, sementara kebutuhan infrastrukturnya terus meningkat, tentu ada persoalan yang harus dibenahi,” ujarnya.
Soroti Kurang Salur DBH
Selain persoalan formulasi anggaran ke depan, Safri juga meminta pemerintah pusat menyelesaikan kewajiban keuangan kepada daerah yang masih tertunda.
Ia menyoroti adanya kurang salur Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Sulawesi Tengah tahun 2023 dan 2024 yang sebelumnya diperkirakan mencapai sekitar Rp523,7 miliar.
Menurut Safri, persoalan tersebut tidak boleh hanya dipandang sebagai persoalan administratif. Bagi pemerintah daerah, DBH memiliki kaitan langsung dengan kemampuan membiayai program pembangunan dan pelayanan masyarakat.
“Jangan hanya bicara optimisme RAPBN 2027, sementara hak daerah yang sebelumnya belum tersalurkan masih menjadi persoalan. Bagi daerah, dana yang belum masuk itu bukan sekadar angka di atas kertas. Itu menyangkut kemampuan pemerintah membiayai pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya.
Safri berharap pembahasan RAPBN 2027 dapat menghasilkan kebijakan fiskal yang tidak hanya memperbesar kapasitas belanja pemerintah pusat, tetapi juga memperkuat kemampuan daerah dalam mengelola dampak pertumbuhan ekonomi serta memenuhi kebutuhan masyarakat.
