Palu, Japrinews.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) kembali menegaskan komitmennya dalam mengawal pengelolaan keuangan daerah melalui Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan Prognosis Enam Bulan Berikutnya Tahun Anggaran 2026.
Rapat tersebut dipimpin Langsung Ketua DPRD Sulteng, H. Mohammad Arus Abdul Karim, berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Sulteng, Jalan Prof. Moh. Yamin, Palu, Selasa 04/08/2026.
Paripurna tersebut dihadiri Wakil Gubernur Sulawesi Tengah mewakili pemerintah daerah, jajaran pimpinan dan anggota DPRD dari berbagai fraksi, Sekretaris Daerah, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), unsur instansi vertikal, serta tamu undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Mohammad Arus Abdul Karim menegaskan bahwa penyampaian laporan realisasi APBD semester pertama bukan sekadar memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurutnya, forum ini menjadi momentum penting bagi DPRD untuk mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan program pemerintah berjalan sesuai target, sekaligus mengukur efektivitas penggunaan anggaran daerah.
Ia menekankan bahwa fungsi pengawasan yang dimiliki DPRD harus dijalankan secara maksimal agar setiap alokasi APBD benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena itu, seluruh capaian pendapatan, belanja, maupun pembiayaan daerah harus dianalisis secara cermat sebagai dasar penyusunan langkah strategis pada semester kedua.
“Evaluasi terhadap realisasi APBD ini menjadi pijakan penting dalam menentukan langkah-langkah strategis pada semester kedua. Kita ingin memastikan setiap program prioritas diselesaikan secara optimal sehingga target pembangunan dan pelayanan publik dapat tercapai sesuai perencanaan,” ujar Arus Abdul Karim.
Pada kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah memaparkan perkembangan realisasi pendapatan daerah, belanja, serta pembiayaan hingga akhir Juni 2026. Selain itu, pemerintah daerah juga menyampaikan prognosis enam bulan berikutnya sebagai gambaran arah kebijakan fiskal hingga akhir tahun anggaran.
Menanggapi pemaparan tersebut, Ketua DPRD Sulteng mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak semata-mata diukur dari besarnya angka serapan anggaran. Yang lebih penting adalah bagaimana anggaran tersebut dikelola secara transparan, akuntabel, efektif, dan mampu menghasilkan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Hasil pembahasan dalam rapat paripurna ini selanjutnya akan menjadi bahan evaluasi bagi komisi-komisi dan alat kelengkapan DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan serta penganggaran. DPRD Sulteng berharap sinergi yang terus terbangun bersama pemerintah daerah dapat mengoptimalkan pelaksanaan program selama sisa tahun anggaran 2026, sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
