Surabaya, Japrinews.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan kunjungan kerja ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Timur dalam rangka mempelajari berbagai strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kegiatan yang berlangsung di Kantor Bapenda Jawa Timur, Surabaya, Kamis 2/07/2026, menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas pengelolaan pendapatan daerah guna mewujudkan kemandirian fiskal di Sulawesi Tengah.
Rombongan DPRD Sulawesi Tengah dipimpin oleh Suryanto dan diterima langsung oleh Sekretaris Bapenda Provinsi Jawa Timur, Hartanto Setiabowo. Turut hadir dalam kunjungan tersebut anggota DPRD Sulawesi Tengah, yakni Rauf, Henri Kusumah Muhidin, Dr. Hj. Vera R. Mastura, Nikolas Birro Allo, dan Dra. Marlelah.
Dalam sambutannya, Suryanto menegaskan bahwa kunjungan kerja ini bertujuan menggali berbagai praktik terbaik yang telah diterapkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah. Menurutnya, pengalaman Jawa Timur dapat menjadi referensi penting bagi Sulawesi Tengah dalam menyusun kebijakan peningkatan PAD yang lebih efektif dan berkelanjutan.
Ia menjelaskan, ruang peningkatan pendapatan daerah di Sulawesi Tengah masih terbuka lebar, baik melalui optimalisasi pajak daerah, retribusi, pengelolaan aset daerah, maupun peningkatan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dengan pengelolaan yang semakin profesional serta didukung inovasi kebijakan, potensi tersebut diyakini mampu memperkuat kemampuan fiskal daerah.
“Sulawesi Tengah telah membukukan PAD sekitar Rp2,1 triliun. Angka tersebut menunjukkan potensi yang besar untuk terus ditingkatkan melalui strategi pengelolaan yang tepat dan inovatif,” ujar Suryanto.
Ia juga menilai Jawa Timur memiliki karakteristik pemerintahan yang relatif sejalan dengan Sulawesi Tengah karena sama-sama berstatus sebagai provinsi non-daerah istimewa. Selain itu, hubungan kerja sama kedua daerah telah terjalin melalui berbagai program, termasuk Misi Dagang yang digagas Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Sementara itu, Sekretaris Bapenda Provinsi Jawa Timur, Hartanto Setiabowo, menyampaikan apresiasi atas kunjungan DPRD Sulawesi Tengah. Menurutnya, pertemuan tersebut menjadi momentum yang baik untuk memperkuat sinergi antardaerah sekaligus berbagi pengalaman dalam meningkatkan kualitas pengelolaan pendapatan.
Hartanto menjelaskan bahwa strategi peningkatan PAD di Jawa Timur dilakukan melalui pendekatan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah. Fokus utama diarahkan pada optimalisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), disertai penguatan pengelolaan sumber penerimaan lainnya seperti Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Alat Berat (PAB), Pajak Rokok, hingga Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).
Selain itu, digitalisasi layanan perpajakan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta penguatan sistem pengawasan terus menjadi prioritas dalam mendukung pencapaian target pendapatan daerah. Pada tahun anggaran 2026, Bapenda Provinsi Jawa Timur menargetkan pendapatan daerah sebesar Rp4,7 triliun.
Pertemuan dilanjutkan dengan pemaparan teknis mengenai berbagai kebijakan dan inovasi pengelolaan pendapatan daerah yang telah diterapkan di Jawa Timur. Sesi diskusi berlangsung interaktif dengan pertukaran pengalaman dan gagasan mengenai langkah-langkah strategis yang dapat diadaptasi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
Kunjungan kerja diakhiri dengan sesi foto bersama sebagai simbol komitmen bersama untuk memperkuat kolaborasi antardaerah dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah sebagai fondasi pembangunan yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
