Palu, Japrinews.id — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kota Palu, Selasa 28/04/2025.
Rapat yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kota Palu, Muhlis U Aca, tersebut membahas polemik minimnya jumlah Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang terakomodasi dalam sistem Online Single Submission (OSS) yang berlangsung di ruang sidang utama DPRD Kota Palu.
Dalam rapat itu, Alfian Chaniago, menyoroti bahwa penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dinilai belum sepenuhnya selaras dengan kondisi riil di Kota Palu, sehingga berdampak pada proses perizinan dan investasi.
“RDTR yang disusun saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi di Kota Palu. Karena itu, kami berharap pertemuan ini dapat menghasilkan solusi jangka pendek, sambil tetap melakukan koordinasi ke pemerintah pusat agar investasi tetap terbuka dan perizinan berjalan,” ujar Alfian.
Ia juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), baik di tingkat wilayah, provinsi, maupun kota.
Menurutnya, kondisi tersebut justru berpotensi merugikan Kota Palu, khususnya dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif.
“Kami sudah berdiskusi dengan pihak ATR/BPN di berbagai tingkatan, dan memang kondisi ini berpotensi merugikan Kota Palu, terutama terhadap iklim investasi,” tambahnya.
Lebih lanjut, Alfian mengusulkan agar Pemerintah Kota Palu mempertimbangkan langkah sementara untuk keluar dari sistem OSS, sembari melakukan pembenahan pada aspek tata ruang dan sinkronisasi data.
“Kami mendorong agar pemerintah kota dapat mempertimbangkan keluar sementara dari sistem OSS, sehingga proses perizinan bisa dilakukan secara manual sambil dilakukan pembenahan pada ATR/BPN,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya langkah bersama untuk melakukan konsultasi lanjutan dengan kementerian terkait guna mencari solusi yang komprehensif.
“Kami berharap ada langkah bersama untuk kembali berkonsultasi dengan kementerian terkait, agar persoalan ini bisa segera ditangani secara menyeluruh,” tutup Alfian.
