Makassar JapriNews.id – Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), M. Sadly Lesnusa, menghadiri Silaturahmi dan Pembukaan Forum Koordinasi DPRD Provinsi Penghasil Nikel (FKDP2N) se-Indonesia yang digelar di , Senin 02/03/2026.
Forum tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, H. Mohammad Arus Abdul Karim, yang juga menjabat sebagai Ketua Forum DPRD Provinsi Penghasil Nikel se-Indonesia.
Kegiatan berlangsung lancar dan dihadiri oleh perwakilan DPRD dari sejumlah provinsi penghasil nikel di Indonesia. Forum ini menjadi ruang strategis untuk memperkuat sinergi antardaerah dalam memperjuangkan kepentingan wilayah penghasil nikel.
Sekretaris DPRD Sulteng, M. Sadly Lesnusa, menegaskan bahwa keberhasilan forum sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan dan dukungan teknokratis dari jajaran Sekretariat DPRD di seluruh provinsi penghasil nikel.
“Sekretariat DPRD tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga berperan aktif dalam penguatan substansi kebijakan melalui penyediaan data komprehensif, kajian regulasi yang mendalam, analisis fiskal yang terukur, serta harmonisasi naskah rekomendasi forum agar selaras dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan bahwa Sekretariat DPRD mengapresiasi dan mendukung penuh pelaksanaan forum tersebut, serta memiliki peran strategis dalam memastikan setiap rumusan dan rekomendasi forum tersusun secara sistematis, akuntabel, serta memiliki dasar akademik dan yuridis yang kuat.
Lebih lanjut, Sadly Lesnusa menegaskan kesiapan pihaknya untuk memfasilitasi tindak lanjut hasil forum.
“Kami siap memfasilitasi koordinasi lintas daerah, pendokumentasian dan pengarsipan resmi keputusan forum, serta memberikan dukungan teknis terhadap langkah-langkah strategis DPRD, termasuk penguatan argumentasi dalam advokasi kebijakan di tingkat pemerintah pusat,” tegasnya.
Ia berharap forum ini menjadi fondasi mekanisme kerja sama antardaerah penghasil nikel yang terstruktur dan berkesinambungan, sehingga aspirasi daerah dapat diperjuangkan secara konsisten, terukur, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Forum koordinasi ini diharapkan mampu menghasilkan kesepahaman bersama serta rekomendasi strategis guna mendorong tata kelola pertambangan nikel yang berkeadilan, transparan, dan berorientasi pada pembangunan daerah yang berkelanjutan.
