Palu, Japrinews.id – Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Anwar Hafid, secara resmi mengumumkan secara langsung penghentian permanen dua perusahaan tambang yang selama ini mendapat penolakan keras dari warga Kelurahan Tipo di hadapan ribuan warga saat aksi damai di Tipo, Selasa 10/06/2025.
Dua perusahaan tambang yang dimaksud adalah PT Bumi Alpamandiri dan PT Tambang Watu Kalora. Sebelumnya, kedua perusahaan ini hanya mendapat sanksi penghentian sementara yang dikeluarkan oleh gubernur sebelumnya. Namun, Anwar Hafid menegaskan komitmennya untuk menghentikan aktivitas keduanya secara permanen.
“Saya kesini bukan untuk mencari popularitas, tapi untuk menjalankan tanggung jawab saya sebagai gubernur. Keputusan ini bukan karena takut demo, tapi demi kebaikan dan keselamatan daerah ini,” tegas Anwar dalam pernyataannya yang disambut haru dan sorak takbir dari warga.
Dalam forum terbuka tersebut, Gubernur Anwar Hafid didampingi oleh Ketua DPRD Provinsi Sulteng Arus Abdul Karim, Bupati Sigi Moh. Rizal Intjenae, Sekretaris Kota Palu Irmayanti, serta sejumlah pejabat lainnya. Ia juga menyampaikan komitmennya untuk melakukan moratorium terhadap seluruh izin tambang yang berada di atas wilayah permukiman warga.
“Selama saya menjabat, tidak akan ada lagi izin tambang di atas permukiman rakyat. Ini komitmen kita menjaga wilayah ini. Kita pernah mengalami musibah besar, dan saya tidak ingin masyarakat kembali tertimpa bencana karena kita abai menjaga alam,” ujarnya.
Keputusan ini disambut haru oleh warga dan aktivis lingkungan yang selama ini memperjuangkan perlindungan kawasan Gunung Kinovaro dan sekitarnya. Faizal, Koordinator Lapangan aksi damai sekaligus Ketua Aliansi Pemuda dan Lingkungan Tipo, menyampaikan terima kasih dan rasa syukurnya atas langkah tegas Gubernur.
“Aksi ini bukan sekadar menolak tambang, tapi menyatukan dua lembaga adat, Ulujadi dan Kinovaro, demi penyelamatan paru-paru Palu dan Sigi. Hari ini, air mata kami adalah air mata kelegaan,” kata Faizal.
Tokoh adat Ulujadi, Astam, juga menyoroti bahwa izin-izin tambang sebelumnya diterbitkan tanpa prosedur yang benar dan tanpa melibatkan masyarakat lokal. Ia menegaskan, masyarakat tidak anti terhadap pembangunan, namun menolak pertambangan yang merusak alam dan memicu konflik sosial.
Persoalan lain turut mencuat dalam forum ini, seperti tapal batas antara Kota Palu dan Kabupaten Sigi yang belum tuntas sejak 2012. Seorang tokoh masyarakat dari Kelurahan Sigi menuntut keterlibatan warga dalam proses pemasangan batas wilayah yang selama ini diabaikan. Sementara itu, warga Tipo menuntut penyelesaian atas tumpang tindih penguasaan tanah dan penerbitan SKPT ganda yang menimbulkan konflik administratif.
Menanggapi semua aspirasi tersebut, Gubernur Anwar Hafid menyampaikan janji bahwa pemerintah akan hadir untuk menyelesaikan masalah dengan adil.
“Saya mohon masyarakat tetap tenang. Masalah ini jadi tanggung jawab saya sebagai gubernur. Saya tidak akan khianat. Saya ada di pihak rakyat, karena saya dipilih oleh rakyat,” ucapnya dengan suara bergetar.
Di akhir pernyataannya, Gubernur menyerukan takbir yang disambut gegap gempita oleh warga yang hadir. Di tanah yang selama ini diliputi ketakutan, pagi itu menjadi momen kebangkitan harapan bagi warga Tipo dan sekitarnya.
