Palu, Japrinews.id – Presiden Mahasiswa UIN Datokarama Palu, Moh Ridwan Sulaiman, mendesak pemerintah melakukan evaluasi secara besar-besaran terhadap sejumlah program pemerintah, khususnya Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Desakan tersebut disampaikan Ridwan saat memimpin aksi unjuk rasa di depan gerbang DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Kota Palu, Kamis 10/09/2026.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyoroti pelaksanaan sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai perlu dievaluasi agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kami menuntut agar MBG dan KDMP dievaluasi secara besar-besaran. Ini bukan hanya sekadar program, tetapi kami melihat ini sebagai proyek politik,” kata Ridwan.
Menurutnya, aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian keresahan mahasiswa terhadap berbagai persoalan kebijakan pemerintah yang dinilai perlu mendapatkan perhatian serius.
Ridwan menjelaskan, gerakan tersebut lahir dari keresahan mahasiswa yang tergabung dalam sejumlah organisasi mahasiswa (ormawa) di lingkungan UIN Datokarama Palu.
“Aksi ini dibangun atas keresahan teman-teman ormawa yang ada di UIN Datokarama Palu. Aksi ini kami gagas untuk menghadapi bulan September, di mana kita ketahui bulan September ini banyak tragedi,” ujarnya.
Selain MBG, mahasiswa juga menyoroti pelaksanaan program Koperasi Desa Merah Putih. Ridwan menilai program tersebut hingga saat ini belum menunjukkan dampak yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat di tingkat desa.
“KDMP tidak berdampak untuk masyarakat. Bahkan, kajian kami menunjukkan adanya hal yang bertentangan dengan UU Desa,” tegasnya.
Ia mengatakan, persoalan regulasi menjadi salah satu hal yang menjadi perhatian mahasiswa. Berdasarkan kajian yang dilakukan, mahasiswa menilai terdapat sejumlah ketentuan dalam pelaksanaan KDMP yang perlu dikaji kembali, khususnya jika dikaitkan dengan Undang-Undang Desa.
Karena itu, mahasiswa meminta pemerintah tidak hanya mengejar target pelaksanaan program, tetapi juga memastikan setiap kebijakan memiliki dasar hukum yang jelas serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ridwan menegaskan, evaluasi terhadap MBG dan KDMP penting dilakukan secara terbuka agar berbagai persoalan yang muncul di lapangan dapat diketahui dan ditindaklanjuti.
“Bagi kami, program pemerintah harus benar-benar berpihak kepada masyarakat. Jangan sampai program yang seharusnya menjadi solusi justru menimbulkan persoalan baru,” pungkasnya.
