Yogyakarta, Japrinews.id – Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, menilai praktik korupsi di Indonesia telah mencapai kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Menurutnya, korupsi kini tidak lagi dilakukan secara individu, melainkan telah berkembang menjadi praktik yang terstruktur, sistemik, dan melibatkan banyak pihak.
Pernyataan tersebut disampaikan Haedar menyikapi maraknya pengungkapan kasus korupsi di berbagai sektor. Ia menegaskan, kondisi tersebut membutuhkan langkah luar biasa yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai kepala pemerintahan.
“Karena sudah dalam tahap yang gawat darurat, maka Presiden sebagai kepala eksekutif pemerintahan perlu langsung memimpin pemberantasan korupsi melalui institusi-institusi yang telah dibangun. Persoalan ini sudah berada pada level yang terstruktur, masif, dan sistemik,” ujar Haedar saat memberikan keterangan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Senin (13/7/2026) malam.
Haedar menilai kepemimpinan Presiden menjadi faktor kunci dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten, menurutnya, akan memperkuat kedaulatan negara sekaligus menjadi fondasi penting dalam mewujudkan Indonesia yang maju.
Ia meyakini, apabila agenda pemberantasan korupsi dijalankan secara serius melalui penguatan lembaga-lembaga negara, Presiden akan dikenang sebagai pemimpin yang berhasil meninggalkan warisan besar bagi bangsa.
“Saya yakin Presiden akan dikenang sebagai tokoh sekaligus kepala negara yang meninggalkan legasi yang kokoh karena berhasil melakukan pemberantasan korupsi melalui institusi yang ada,” katanya.
Haedar juga mendorong penguatan sinergi antar lembaga penegak hukum, seperti Kepolisian RI, Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta lembaga pengawas lainnya. Menurutnya, pemberantasan korupsi hanya akan efektif apabila dilakukan melalui sistem yang terintegrasi.
“Hanya melalui sistem kita bisa memberantas korupsi dan menyelesaikan persoalan kebangsaan lainnya. Tidak cukup hanya dengan ajakan moral, karena persoalan yang sudah terstruktur harus diselesaikan dengan pembenahan sistem,” tegasnya.
Lebih lanjut, Haedar mengajak seluruh elemen bangsa untuk memiliki komitmen dan kemauan politik (political will) yang kuat dalam memerangi korupsi. Ia menegaskan, pemberantasan korupsi harus menjadi kesadaran bersama, baik di lingkungan pemerintah, lembaga negara, maupun organisasi kemasyarakatan.
Menurutnya, tidak ada institusi yang sepenuhnya sempurna. Namun, dengan komitmen yang kuat untuk terus memperbaiki sistem, upaya pemberantasan korupsi dapat berjalan lebih efektif.
“Mari kita terus menyuarakan dan tidak pernah lelah. Pemberantasan korupsi merupakan pekerjaan jangka panjang yang membutuhkan percepatan, bukan pelambatan. Dengan kebersamaan dan political will yang kuat, kita dapat menciptakan ekosistem yang tidak memberi ruang bagi praktik korupsi,” pungkas Haedar.
