Jakarta, Japrinews.id – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang, membuka peluang pemanfaatan kantin sekolah sebagai dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
Langkah tersebut dinilai sebagai solusi strategis untuk mempercepat penyediaan layanan makan bergizi di daerah yang masih menghadapi keterbatasan infrastruktur, tanpa harus selalu membangun dapur baru dengan menggunakan anggaran negara.
Menurut Nanik, BGN di bawah kepemimpinannya akan lebih menitikberatkan pada peningkatan kualitas layanan serta optimalisasi berbagai potensi dukungan dari sektor swasta dan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
“Tidak selalu menggunakan anggaran negara. Kita bisa memanfaatkan dukungan dari swasta maupun CSR BUMN,” ujar Nanik kepada awak media dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis 04/06/2026.
Ia menjelaskan, pengembangan fasilitas dapur untuk Program MBG dapat dilakukan melalui berbagai skema pendanaan dan dukungan, mulai dari program CSR perusahaan BUMN, hibah dari negara sahabat, yayasan sosial, pemanfaatan dapur yang telah tersedia, hingga investasi dari pihak swasta.
“Melibatkan CSR BUMN, hibah negara lain, yayasan, dapur yang sudah ada, dan investasi swasta,” katanya.
Dalam pelaksanaannya, BGN juga mempertimbangkan penggunaan fasilitas yang telah tersedia di lingkungan sekolah. Kantin sekolah yang memenuhi standar dan persyaratan dapat dimanfaatkan sebagai dapur SPPG, terutama di wilayah 3T yang membutuhkan percepatan layanan.
“Dapur misalnya kantin sekolah untuk wilayah 3T,” jelasnya.
Nanik menegaskan bahwa penyediaan fasilitas pendukung Program MBG tidak harus selalu dilakukan melalui pembangunan dapur baru.
“Intinya tidak harus dapur baru,” tegasnya.
Melalui pemanfaatan fasilitas yang sudah tersedia dan dukungan berbagai pihak, BGN berharap jangkauan Program Makan Bergizi Gratis dapat diperluas secara lebih cepat, efektif, dan efisien, terutama bagi masyarakat di daerah yang selama ini sulit dijangkau layanan pemenuhan gizi.
Program ini sekaligus menjadi upaya optimalisasi aset yang telah ada agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh peserta didik dan masyarakat di seluruh Indonesia.
