Example floating
Example floating
Parlementeria

Ulfa Soroti Krisis Air Bersih hingga Lahan Tidur 150 Hektare di Kayumalue Ngapa

16
×

Ulfa Soroti Krisis Air Bersih hingga Lahan Tidur 150 Hektare di Kayumalue Ngapa

Share this article
Anggota DPRD Kota Palu, Ulfa, menyampaikan sejumlah persoalan mendesak yang dihadapi masyarakat Kelurahan Kayumalue Ngapa dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Palu. Foto: Ris
Example 468x60

Palu, Japrinews.id – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu, Ulfa, menyampaikan sejumlah persoalan mendesak yang dihadapi masyarakat Kelurahan Kayumalue Ngapa dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Palu dengan agenda penutupan Masa Sidang Caturwulan I sekaligus pembukaan Masa Sidang Caturwulan II Tahun Sidang 2026.

Dalam penyampaian hasil resesnya, Ulfa menyoroti berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari krisis air bersih, pemanfaatan lahan pertanian yang belum tergarap, hingga persoalan pelayanan kesehatan dan beban biaya BPJS Kesehatan.

Menurut Ulfa, salah satu persoalan utama yang dikeluhkan warga adalah keberadaan lahan tidur seluas kurang lebih 150 hektare yang belum dapat dimanfaatkan karena tidak tersedianya Aliran Air.

“Selama saya reses, yang selalu dikeluhkan masyarakat di sana adalah mereka memiliki lahan sekitar 150 hektare, namun masih menjadi lahan tidur. Mereka sangat membutuhkan aliran air agar lahan tersebut bisa dimanfaatkan untuk pertanian,” ujar Ulfa.

Selain itu, Ulfa juga menyoroti sulitnya akses air bersih yang telah lama dirasakan masyarakat Kelurahan Baiya. Ia mengungkapkan bahwa warga sebenarnya memiliki sumber air, namun belum tersedia jaringan pipa untuk menyalurkannya ke permukiman.

“Kelurahan Baiya sangat kesulitan air bersih. Padahal mereka memiliki sumber air. Hasil kesepakatan saat reses, saya bersama masyarakat sepakat untuk patungan membeli pipa agar air bisa dialirkan ke rumah-rumah warga,” katanya.

Ulfa menegaskan bahwa masyarakat tidak meminta seluruh biaya pembangunan pipanisasi ditanggung pemerintah. Mereka hanya berharap Pemerintah Kota Palu, melalui Dinas Pekerjaan Umum, dapat melakukan survei teknis dan menghitung kebutuhan anggaran.

“Kami tidak meminta pemerintah membiayai seluruh pipanisasi. Masyarakat dan saya sudah sepakat untuk patungan. Yang kami harapkan hanya dukungan pemerintah untuk turun melakukan survei dan menghitung kebutuhan tersebut,” tegasnya.

Ia berharap aspirasi masyarakat tersebut segera mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kota Palu, mengingat persoalan air bersih dan aliran air sangat penting bagi peningkatan kesejahteraan warga setempat.

Example 120x600

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *