Jakarta, JariNews.id – Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta Presiden Prabowo Subianto untuk menarik Indonesia dari keanggotaan Dewan Perdamaian atau Board of Peace yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat Donald John Trump.
Permintaan tersebut disampaikan Wakil Ketua Umum MUI, Cholil Nafis, melalui akun media sosial X pribadinya pada Rabu (28/01/2026). Cholil menilai keputusan Indonesia bergabung dengan Dewan Perdamaian tidak berpihak kepada Palestina.
“Karena dalam penggagasnya Trump dan anggotanya ada Netanyahu yang jelas menjajah dan tidak ada negara Palestina,” ujar Cholil, dikutip dari keterangan di laman resmi MUI.
Ia juga menyoroti adanya iuran keanggotaan sebesar US$ 1 miliar yang disebut masih dibebankan kepada Indonesia. “Anehnya lagi, Indonesia masih ditarik bayaran keanggotaan. Baiknya Pak Prabowo menarik diri saja,” tambahnya.
Indonesia resmi bergabung dalam Board of Peace pada Kamis (22/01/2026). Presiden Prabowo Subianto menandatangani langsung piagam Dewan Perdamaian tersebut di sela World Economic Forum di Davos, Swiss.
Terkait iuran keanggotaan, Menteri Luar Negeri Sugiono menyatakan Presiden Prabowo telah memutuskan Indonesia siap berpartisipasi dalam dewan tersebut. Namun, Sugiono belum menjelaskan secara rinci apakah Indonesia akan membayar iuran yang dimaksud.
Sementara itu, Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim, menilai Dewan Perdamaian sebagai bentuk neokolonialisme. Ia menegaskan bahwa isu Palestina bukan sekadar konflik biasa, melainkan persoalan penjajahan, perampasan hak dasar, serta pelanggaran sistematis terhadap hukum humaniter internasional.
Sudarnoto menyatakan MUI menolak apa yang disebutnya sebagai “perdamaian semu” yang tidak berbasis pada keadilan.
Menurutnya, inisiatif perdamaian yang tidak secara tegas mengakui Palestina sebagai bangsa terjajah dan tidak menjadikan pengakhiran pendudukan Israel sebagai prasyarat utama, berpotensi melanggengkan kolonisasi dalam kemasan perdamaian.
“MUI memandang ada problem struktural Board of Peace yang sangat serius. Keterlibatan Israel sebagai anggota setara, bukan sebagai occupying power yang harus dimintai pertanggungjawaban, merupakan cacat mendasar,” ujar Sudarnoto.
Ia menilai model tersebut berisiko menggeser isu dari keadilan dan kemerdekaan menjadi sekadar manajemen konflik dan stabilitas kawasan.
Meski demikian, MUI menyatakan tetap menghargai niat pemerintah Indonesia untuk berkontribusi dalam upaya perdamaian dunia. Namun, MUI mengingatkan agar keterlibatan Indonesia memiliki garis merah yang jelas agar tidak menjadi legitimasi moral bagi skema yang dinilai merugikan perjuangan kemerdekaan Palestina.
MUI menegaskan bahwa dalam pandangan Islam dan nilai kemanusiaan universal, segala bentuk penjajahan merupakan kezaliman yang wajib diakhiri. Menurut Sudarnoto, perdamaian sejati hanya dapat terwujud apabila hak, martabat, dan kedaulatan rakyat Palestina dipulihkan sepenuhnya.
