Jakarta, Japrinews.id — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menjelaskan alasan banjir dan longsor yang melanda Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat belum ditetapkan sebagai bencana nasional.
Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, menegaskan bahwa Indonesia hanya dua kali menetapkan status bencana nasional dalam sejarah, yaitu pandemi COVID-19 dan tsunami Aceh pada 2004.
“Status bencana nasional itu pernah ditetapkan pada COVID-19 dan tsunami 2004. Hanya dua itu. Setelah itu, banyak bencana besar seperti gempa Palu, gempa NTB, dan gempa Cianjur, tetapi tidak ditetapkan sebagai bencana nasional,” ujar Suharyanto dalam konferensi pers, Sabtu 29/11/2025.
Menurut Suharyanto, penetapan status bencana nasional mempertimbangkan skala dampak, jumlah korban, serta akses menuju wilayah terdampak. Ia meminta publik membandingkan kondisi saat ini dengan dua bencana nasional sebelumnya.
“Mungkin dari skala korban dan kesulitan akses bisa dibandingkan. Memang kemarin kelihatannya mencekam di media sosial, tapi kondisi di lapangan kini sudah jauh lebih terkendali,” katanya.
Suharyanto menegaskan bahwa bencana di Sumatera Utara saat ini berstatus bencana daerah tingkat provinsi. Dari seluruh wilayah terdampak, Kabupaten Tapanuli Tengah menjadi lokasi yang membutuhkan penanganan paling serius.
“Di Sumatera Utara, yang terlihat paling serius sekarang tinggal Tapanuli Tengah. Wilayah lain relatif sudah tertangani. Jadi statusnya masih bencana daerah tingkat provinsi,” ujarnya.
Ia memastikan pemerintah pusat memberikan dukungan penuh melalui BNPB, TNI, Polri, serta kementerian terkait. Bantuan termasuk pengerahan alutsista dalam skala besar dan kehadiran langsung Presiden.
“Pemerintah pusat mensupport semaksimal mungkin. Presiden memberi bantuan besar-besaran, TNI dan Polri mengerahkan alutsista, dan BNPB juga mengerahkan seluruh kemampuan,” kata Suharyanto.
