Jakarta, Japrinews.id — Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang mengumumkan kebijakan baru berupa pemberian insentif bagi pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah yang mampu menciptakan konten positif dan viral di media sosial. Langkah ini dilakukan untuk mendorong kreativitas daerah sekaligus menangkal kabar bohong (hoaks) yang kerap beredar terkait pelaksanaan program tersebut.
“Kami memberikan insentif pribadi sebesar Rp5 juta bagi pelaksana daerah yang berhasil membuat konten positif dan viral di media sosial,” ujar Nanik dalam agenda “Upaya Meningkatkan Kualitas Gizi Bangsa melalui MBG” di ANTARA Heritage Center, Jakarta Pusat, Kamis 23/10/2025.
Menurutnya, insentif ini merupakan bentuk apresiasi terhadap daerah yang aktif menyebarkan pesan baik tentang program MBG sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah di bidang gizi nasional.
Nanik menilai, munculnya berbagai disinformasi dan berita miring di media sosial disebabkan oleh lambatnya respons pelaksana daerah terhadap isu-isu yang beredar. Karena itu, ia menekankan pentingnya koordinasi cepat dan komunikasi efektif di seluruh tingkat pelaksana.
“Banyaknya berita miring dan disinformasi tentang MBG muncul karena lemahnya respons cepat dari pelaksana daerah. Kita tidak boleh kalah cepat dari hoaks,” tegasnya.
Lebih lanjut, Nanik meminta Koordinator Regional (Kareg) dan Koordinator Wilayah (Korwil) untuk menjadi sumber informasi resmi yang tanggap dan proaktif dalam memberikan klarifikasi di lapangan.
“Koordinator regional dan wilayah harus menjadi sumber informasi resmi dan segera mengklarifikasi isu yang beredar,” ujarnya.
Sebagai bagian dari strategi komunikasi publik, BGN juga mendorong setiap daerah untuk membangun akun media sosial resmi dan akun pendukung yang fokus menyebarkan informasi positif terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
Nanik menutup dengan menegaskan komitmen BGN untuk bekerja cepat, akurat, dan terkoordinasi dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program unggulan pemerintah di bidang gizi tersebut.
Sumber: Compas.com
