Palu, Japrinews.id — Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Palu, Arif Muliadi, menegaskan bahwa pihaknya akan terus melibatkan masyarakat secara terbuka dalam setiap kegiatan konsultasi publik penyusunan peraturan daerah.
Hal itu disampaikannya pada kegiatan Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pelestarian Batik dan Tenun Lokal Kota Palu, yang berlangsung di Kantor Kelurahan Siranindi, Jumat 17/10/2025.
“Kita selalu melibatkan masyarakat secara terbuka agar Perda yang dihasilkan benar-benar sempurna dan sesuai kebutuhan mereka,” ujar Arif saat ditemui usai kegiatan.
Ia menjelaskan, penyusunan Raperda tentang Pelestarian Batik dan Tenun Lokal ini bertujuan untuk memberikan payung hukum bagi upaya pelestarian sekaligus pengembangan batik dan tenun khas Kota Palu.
“Olehnya itu, masukan dari masyarakat sangat penting untuk menyamakan persepsi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pembentukan perda ini,” jelasnya.
Lebih lanjut, Arif mengungkapkan bahwa setelah kegiatan konsultasi publik ini, DPRD akan melanjutkan pembahasan dengan menggelar rapat internal guna membentuk panitia khusus (Pansus) yang akan menampung dan mengakomodasi seluruh masukan dari masyarakat.
“Langkah selanjutnya, kami akan rapat di DPRD untuk membentuk Pansus yang membahas secara rinci seluruh masukan agar Raperda ini menjadi lebih sempurna,” katanya.
Selain itu, Arif juga menyoroti pentingnya memperkuat identitas budaya tenun khas Kota Palu dalam Raperda tersebut. Ia menilai selama ini terjadi kekeliruan dalam penamaan dan pengenalan asal-usul tenun yang sering disebut sebagai Tenun Donggala.
“Selama ini masyarakat lebih mengenal Tenun Donggala. Padahal, secara historis, sebagaimana yang disampaikan masyarakat tadi, asal mula tenun justru berasal dari wilayah Taweli yang kini masuk dalam wilayah administrasi Kota Palu,” bebernya.
