Palu, Japrinews.id – Sekretaris Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Muhammad Safri, mengkritik keras pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang menegur sejumlah gubernur karena memprotes pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD).
Safri meminta Mendagri untuk tidak mengeluarkan pernyataan yang bersifat tendensius dan tidak memahami kondisi nyata yang dihadapi pemerintah daerah, khususnya di Sulawesi Tengah.
“Tito jangan asal bicara. Itu sama saja menyakiti para gubernur. Anda tidak tahu persis kondisi di lapangan, apalagi di Sulteng. Ketika TKD dipotong, yang terdampak langsung adalah rakyat,” Kata Safri, dilansir media D’news pada Kamis 16/10/2025.
Menurutnya, kritik para kepala daerah terhadap pemangkasan TKD merupakan bentuk tanggung jawab terhadap daerah, bukan pembangkangan terhadap pemerintah pusat.
“Gubernur itu pemimpin daerah yang tahu langsung kebutuhan dan kekurangan di wilayahnya. Kalau mereka bersuara, itu karena ada tekanan anggaran yang nyata, bukan karena tidak loyal pada pusat,” ujarnya.
Safri menekankan pentingnya komunikasi dua arah antara pemerintah pusat dan daerah dalam setiap kebijakan fiskal, agar kebijakan yang diambil tidak menimbulkan ketimpangan dan memperlambat pembangunan.
“Jangan hanya melihat dari kacamata pusat. Pemerintah daerah yang menghadapi langsung keluhan rakyat, kekurangan infrastruktur, dan layanan publik yang tersendat karena anggaran dikurangi. Itu yang harus dilihat,” tekannya.
Ia menilai, pemotongan TKD berdampak besar terhadap pembangunan dan pelayanan publik di Sulteng, terutama bagi kabupaten/kota yang sangat bergantung pada dana transfer dari pusat.
Safri mencontohkan, Program 9 BERANI yang digagas pemerintahan Anwar–Reny dan selaras dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto sebagai arah pembangunan nasional, berpotensi terhambat akibat berkurangnya anggaran.
“Kalau anggaran dipotong, sementara kebutuhan daerah terus meningkat, bagaimana program strategis bisa berjalan? Kritik para gubernur itu wajar dan seharusnya dijadikan masukan,” katanya.
Ia menambahkan, tanpa dukungan finansial yang memadai, pelaksanaan program prioritas dan pelayanan publik di daerah akan sulit dimaksimalkan.
“Tanpa dukungan anggaran yang cukup, pembangunan strategis bisa terhambat. Program prioritas yang seharusnya menjadi motor kemajuan daerah akan sulit direalisasikan,” ujarnya.
Untuk itu, Safri meminta Mendagri tidak sekadar menegur para gubernur yang bersuara, melainkan mendorong dialog terbuka antara pemerintah pusat dan daerah.
“Jangan mematikan suara kepala daerah. Demokrasi tidak akan berjalan jika pemimpin daerah tidak bisa menyuarakan kepentingan rakyatnya,” imbuhnya.
Mantan aktivis PMII itu juga menantang Mendagri agar segera membuat regulasi yang memberi keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk mencari dan mengelola sumber-sumber pendapatan secara mandiri.
“Kalau Mendagri mudah sekali menegur gubernur, kami menantang beliau membuat regulasi yang jelas agar Pemda punya kewenangan luas mencari sumber pendapatan baru di wilayahnya,” tantang Safri.
Safri menegaskan, pemerintah pusat tidak bisa hanya menuntut kepatuhan dari daerah tanpa memberikan solusi konkret terhadap dampak pemotongan anggaran.
“Jika hal sederhana seperti memberi payung hukum agar daerah bisa mandiri secara fiskal saja tidak mampu dilakukan, lebih baik Mendagri diam dan jangan banyak bicara menyalahkan daerah yang berjuang memenuhi kebutuhan rakyatnya,” pungkasnya. ***
