Palu, Japrinew.id – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, menegaskan bahwa insiden teknis dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Banggai Kepulauan murni disebabkan oleh persoalan pergantian pemasok.
Hal itu dia sampaikan dalam kunjungan kerja di Palu, di kantor Gubernur Sulteng, pada Kamis, 25/09/2025.
“Operasional dihentikan sementara untuk memastikan kualitas kembali sesuai standar. Yang terpenting, dengan sinergi pemerintah daerah, kejadian seperti ini bisa dicegah sejak awal,” Ungkap Dadan.
Dadan menjelaskan, MBG merupakan strategi besar Presiden untuk mencetak generasi emas 2045. Program ini tidak hanya menyasar anak sekolah, balita, dan ibu hamil, tetapi juga membangun ekosistem pangan lokal dengan memberdayakan petani, peternak, nelayan, hingga koperasi desa.
“Satu NCPG (Nusantara Center Pangan Gizi) bisa memberi makan ribuan anak per hari, tapi sekaligus menggerakkan ekonomi daerah – mulai dari kebutuhan beras, telur, hingga buah-buahan yang semuanya diserap dari petani dan pemasok lokal,” jelasnya.
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mengawal program MBG secara serius. Menurutnya, selain memastikan anak-anak tumbuh sehat dengan gizi yang baik, program ini juga meringankan beban keluarga.
“Bahkan lebih jauh, ini adalah cara Presiden mengundang berkah bagi negeri, karena memberi makan orang adalah amalan utama yang selalu diajarkan Rasulullah,” ucap Anwar Hafid.
Ia menambahkan, Pemprov Sulteng bersama seluruh kepala daerah siap membentuk satgas pengawasan hingga tingkat kecamatan dan desa.
“Kita tidak boleh lagi berpikir kalau tidak ada di anggaran maka bukan tugas kita. Semua program pusat yang masuk ke daerah adalah untuk menyejahterakan rakyat kita. Maka wajib kita urus bersama, jangan dibiarkan begitu saja,” tegasnya.
Menutup pertemuan yang turut dihadiri kepala daerah se-Sulteng, Anwar Hafid menginstruksikan agar semua kepala daerah menggerakkan jajarannya untuk mengawasi jalannya program MBG.
“Kalau sampai ada keracunan, kita semua yang malu. Maka dari itu, mulai dari bupati, wali kota, camat, hingga kepala desa harus merasa memiliki program ini. Karena memberi makan rakyat adalah tugas mulia sekaligus tanggung jawab kita bersama,” pungkasnya.
