Palu, Japrinews.id – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menargetkan angka kemiskinan ekstrem di tanah air mencapai 0 persen pada akhir 2026. Pemerintah pun memiliki waktu sekitar delapan bulan untuk mengejar target ambisius tersebut, termasuk di Provinsi Sulawesi Tengah.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua II DPRD Sulawesi Tengah (Sulteng), Syarifudin Hafid, menegaskan bahwa penanganan persoalan kemiskinan harus menjadi perhatian serius, tidak hanya di tingkat provinsi tetapi juga seluruh kabupaten dan kota.
“Pengentasan kemiskinan di Sulteng harus diselesaikan. 9 Program BERANI saya kira sangat relate dengan instruksi Presiden soal pengentasan kemiskinan,” ujarnya.
Sebelumnya, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid telah menekankan pentingnya validasi data tunggal sebagai pijakan utama dalam penyaluran program bantuan agar lebih tepat sasaran. Validasi tersebut juga akan menjadi dasar pelaksanaan Program 9 BERANI, yang menjadi prioritas pemerintah provinsi.
Selain itu, pemerintah pusat melalui Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 telah menyiapkan tiga strategi utama, yaitu:
- Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan dan penciptaan lapangan kerja,
- Mengurangi beban pengeluaran masyarakat untuk meningkatkan daya beli, dan
- Menghapus kantong-kantong kemiskinan dengan program terarah sesuai kondisi daerah.
Menurut Syarifudin, upaya ini harus disinergikan dengan program prioritas Pemprov Sulteng agar betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ia bahkan mendorong pembentukan Satgas Percepatan Pengentasan Kemiskinan di tingkat provinsi.
“Kami di DPRD sudah mengusulkan dan mendorong agar Satgas segera dibentuk. Saya juga sudah berkoordinasi dengan kelompok masyarakat untuk menyusun strategi bersama pemerintah provinsi,” jelasnya.
Ia menilai keseriusan pemerintah daerah, ditopang komitmen Presiden Prabowo Subianto dan Gubernur Anwar Hafid, akan menjadikan Sulteng sebagai contoh nasional dalam pengentasan kemiskinan.
“Paradoks ekonomi Sulteng dengan sumber daya alam yang melimpah harus dijawab dengan komitmen mengurangi angka kemiskinan. Tidak hanya lewat bantuan sosial, tetapi juga melalui ekosistem yang mendorong kemandirian masyarakat,” tegasnya.
Sejumlah program prioritas pemerintah pusat seperti Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, dan Makan Bergizi Gratis (MBG) juga disebut akan memberi dampak signifikan bila dikawal dengan serius oleh pemerintah daerah.
“Tentu ini harus menjadi prioritas pemerintah daerah. Semua pihak harus mendukung komitmen bersama untuk mengentaskan kemiskinan,” pungkasnya.
