Palu, Japrinews.id – Perkumpulan Jati Centre menyampaikan Surat Permohonan Informasi Publik Dokumen Tender Pembangunan Pasar Rakyat Bahodopi, yang ditujukan pada Kepala Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Morowali.
Tujuan penggunaan Informasi, nantinya sebagai bahan dan data dalam pelaksanaan kajian dan riset tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Agar masyarakat dan badan hukum memiliki data dan bahan dalam melakukan kontrol sosial, termasuk kualitas pekerjaan, kepatuhan terhadap kontrak, dan ketepatan waktu pelaksanaan.
Hal itu disampaikan Ketua Jati Centre, Ruslan Husein di Palu pada Jumat (22/8/2025).
“Kami telah mengajukan surat tertulis pada Kepala Pengadaan Barang dan Jasa
Kabupaten Morowali, sebagai bagian dari hak atas informasi publik,” sebutnya.
Lebih rinci, praktisi hukum ini menyebutkan, Pembangunan Pasar Rakyat Bahodopi
bernilai Rp29,9 miliar, yang bersumber dari Dana DAK Tahun 2025, pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Morowali, menjadi hak setiap orang untuk mengetahui dan mendapatkan salinan informasi publik sesuai undang – undang.
Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang pokoknya menyebutkan hak setiap orang untuk memperoleh, berupa melihat dan mengetahui serta mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini.
Demikian pula Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat, sebagaimana disebutkan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.
Pada pokoknya menyebutkan, Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik
setiap saat yang meliputi: daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah
penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan.
Kemuodian, hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya, dan seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya, serta rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik.
Rincian Informasi Publik Lebih rinci Pengurus Kongres Advokat Indonesia Sulteng ini, menyampaikan salinan informasi publik yang dimohonkan kepada Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Morowali, yakni Struktur Pokja Konstruksi 005, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Morowali, termasuk tim atau tenaga ahli (jika ada)
Lanjut, Dokumen Data Diri Pokja Konstruksi 005, termasuk tim atau tenaga ahli (jika
ada), sepanjang Sertifikat Kompetensi di Bidang Pengadaan Barang dan Jasa.
Dokumen Spesifikasi Teknis / Kerangka Acuan Kerja (KAK) Paket Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat Bahodopi, tahun anggaran 2025.
Dokumen Pendukung Peralatan Pemenang Tender, dalam dokumen administrasi
tender dari PT. Anita Mitra Setia.
Dokumen Personil Tenaga Ahli, yang menyajikan tenaga ahli/personil manajerial,
dalam dokumen administrasi tender dari PT. Anita Mitra Setia.
Dokumen Data Diri Personil Tenaga Ahli, yang menempati jabatan: Manajer Proyek, Manajer Teknik, Manajer Keuangan, dan Ahli K3 Konstruksi sebagaimana dalam dokumen administrasi tender dari PT. Anita Mitra Setia.
Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) dalam dokumen administrasi
tender dari PT. Anita Mitra Setia.
‘’Terakhir, dokumen yang dimohonkan yakni Kontrak yang telah ditandatangani oleh
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),’’ sebut Ruslan.
Pihak Jati Centre mengakui bahwa format surat permohonan, telah disesuaikan
dengan substansi Pasal 28 ayat (5) dan Lampiran VI Peraturan Komisi Informasi
Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
‘’Dengan demikian, badan publik yang memproduksi informasi publik dapat cepat
memberikan salinan data dan bahan yang dimohonkan,’’ ujar Akademisi Fakultas
Hukum Universitas Tadulako ini.
Terhadap informasi publik yang dimohonkan, Ruslan menekankan data pribadi ini,
jika ditetapkan sebagai “informasi yang dikecualikan sebagian”, dapat dilakukan
dengan menutupi nomor NIK pribadi
Peran Serta Masyarakat
Salinan informasi publik yang didapatkan akan dipertanggungjawabkan, guna
menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan
Penyelenggara Negara.
‘’Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, bahwa peran serta masyarakat dapat diwujudkan menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab,’’ jelasnya.
Sekaligus menyampaikan pengaduan kepada APIP disertai bukti yang faktual, kredibel, dan autentik sebagaimana amanat Pasal 77 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
‘’Kita lihat apakah permohonan ini dikabulkan seluruhnya, sebagian atau ditolak.
Tentunya ada mekanisme dan upaya yang dapat dilakukan selanjutnya,’’ pungkasnya.
Terhadap permohonan yang ditolak, ada mekanisme keberatan kepada atasan
langsung, hingga mengajukan sengketa informasi publik di Komisi Informasi Provinsi
Sulawesi Tengah.
Hingga berita ini ditayangkan, belum ada jawaban atau tanggapan resmi dari Pihak
Bagian Barang dan Jasa Kabupaten Morowali.
Untuk diketahui, Investigasi Tim Jati Centre mengindikasikan pengaturan sistematis
dalam proses tender pembangunan proyek Pasar Bahodopi.
Dugaan Pokja Pemilihan meloloskan perusahaan sebagai pemenang, tanpa
melakukan pendalaman, khususnya pada tahapan dukungan peralatan dan
ketersediaan tenaga ahli yang menjadi syarat dokumen lelang.
Selentingan isu tersebar, proyek pembangunan Pasar Bahodopi telah diarahkan dan diatur pemenangnya, bahkan dugaan pemberian fee pada sejumlah pihak terkait.
Sejumlah inisial pihak disebut, MIR dan AS yang diduga menjadi peluncur untuk melakukan negosiasi pada kontraktor dan pihak ULP. Mereka diduga mengatur
pemenang tender dan memungut setoran atau fee.
Selain MIR dan AS, ada inisial O yang kerap melakukan transaksi tunai dalam
memuluskan proses pemenang tender.
Mereka yang disebut itu, dikenal luas di lingkup organisasi perangkat daerah dan
birokrasi Morowali, dan merupakan orang kepercayaan Bupati Morowali, Ikhsan
Abdul Rauf.***
