Palu, Japrinews.id –Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu meminta Pemerintah Kota Palu segera melibatkan konsultan independen untuk mengevaluasi pelaksanaan program Bus Rapid Transit (BRT) Trans Palu yang telah berjalan hampir delapan bulan.
Anggota DPRD Kota Palu, Mutmainah Korona, menilai bahwa program ini belum menunjukkan hasil yang maksimal meski telah menghabiskan anggaran miliaran rupiah.
“Pemkot Palu tidak melibatkan konsultan manajemen pengawas, padahal penggunaan dana negara wajib diawasi agar akuntabel,” ujar Mutmainah, dikutip Media Tribun Palu Pada Rabu, 21/05/2025.
Ia menekankan pentingnya evaluasi berbasis kinerja untuk memastikan operasional BRT berjalan efisien dan sesuai kebutuhan masyarakat. Konsultan independen, menurutnya, akan memberikan penilaian objektif dan rekomendasi perbaikan.
“Kehadiran pihak ketiga sangat diperlukan, termasuk dalam menilai rasionalitas jumlah armada. Apakah jumlah bus yang tersedia sesuai dengan kondisi lapangan atau justru perlu dikurangi,” jelasnya.
Program kerja sama antara Pemkot Palu dan PT Bagong Transport ini sebelumnya menjalani masa uji coba Oktober–Desember 2024. Namun, dalam pelaksanaannya, jumlah penumpang cenderung menurun.
“Setiap bulan, Rp1,8 miliar dianggarkan untuk operasional. Tapi pengguna jasa justru terus menyusut,” ungkap legislator Partai NasDem itu.
Ia juga menyoroti besarnya anggaran yang digelontorkan, yakni Rp17,12 miliar dari APBD 2024 ditambah Rp5,6 miliar dari APBD Perubahan. Namun, transparansi dan hasilnya dinilai belum sesuai harapan.
“Ini menyisakan tanda tanya besar soal akuntabilitas dan efektivitas program,” pungkas Mutmainah.
