Sigi, Japrinews.id — Puluhan anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dari berbagai desa di Kabupaten Sigi turun ke jalan hari ini, Senin (19/5), untuk menuntut kejelasan pembayaran honor bulan Januari 2025 yang hingga kini belum mereka terima. Aksi damai ini digelar di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sigi di Desa Maku, Kecamatan Dolo.
Namun, di tengah aksi tersebut, mencuat dugaan intimidasi terhadap penyelenggara pemilu tingkat desa. Salah satu pegawai KPU Sigi diduga mengirim pesan bernada ancaman kepada anggota PPS melalui grup WhatsApp sekretariat PPS se-Kabupaten Sigi.
Dalam pesan yang beredar, pegawai tersebut memperingatkan agar para anggota PPS tidak menggelar aksi yang dinilai “tidak mencerminkan sikap penyelenggara pemilu”, dan menyebut bahwa sikap tersebut dapat berdampak pada peluang mereka dalam seleksi penyelenggara pemilu dan pilkada di masa mendatang.
“Tindakan atau kata-kata yang menyinggung pimpinan KPU Provinsi maupun KPU Sigi bisa berdampak pada status Anda sebagai penyelenggara di masa depan,” demikian kutipan isi pesan yang diduga dikirim oleh oknum pegawai KPU tersebut.
Meski demikian, intimidasi tersebut tidak menyurutkan semangat para anggota PPS untuk menyuarakan hak mereka. Di bawah komando Faturahman selaku koordinator lapangan, massa tetap melanjutkan aksi dengan tertib dan tegas.
“Kami tidak gentar menghadapi intimidasi. Menekan hak bicara adalah tindakan dari mereka yang kehilangan adab dan logika,” ujar Faturahman di hadapan peserta aksi.
Senada dengan itu, Ketua PPS Desa Kotarindau, Saiful, menyampaikan bahwa sebagian besar rekannya memilih absen dari aksi karena khawatir akan dampaknya terhadap kelanjutan tugas mereka di masa depan.
“Mereka memilih diam bukan karena setuju, tapi karena takut tidak dilibatkan lagi. Kami yang hadir hari ini adalah suara dari yang tak bersuara. Kami menuntut keadilan, bukan meminta belas kasihan,” tegas Saiful.
Ia menambahkan bahwa aksi ini bukan bentuk pembangkangan terhadap institusi, melainkan wujud kepedulian terhadap marwah lembaga penyelenggara pemilu. “Kami ingin KPU menjadi tempat pengabdian, bukan tekanan,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua KPU Sigi, Soleman, membantah keras tudingan adanya intimidasi yang dilakukan oleh institusinya. Ia menyatakan bahwa secara kelembagaan, KPU tidak pernah mengeluarkan ancaman dalam bentuk apa pun terhadap PPS.
“Jika benar ada pesan bernada intimidatif yang mengatasnamakan KPU, kami akan menelusurinya dan segera melaporkannya ke KPU Provinsi,” ujar Soleman.
Aksi ini menjadi sorotan publik dan membuka ruang diskusi lebih luas tentang pentingnya perlindungan hak-hak penyelenggara pemilu tingkat bawah, yang kerap menjadi ujung tombak pelaksanaan demokrasi namun masih minim jaminan perlindungan dan kesejahteraan./agl**
