Palu, JapriNews.id – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), khususnya di tingkat kabupaten dan kota, untuk memahami secara mendalam visi besar Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
Hal tersebut disampaikan saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulteng Tahun 2026 yang digelar di Kantor Bappeda Provinsi Sulteng, Kota Palu, Senin 14/04/2025.
Dalam sambutannya, Wamendagri menyampaikan bahwa visi dan pemikiran Presiden Prabowo dapat dibaca secara komprehensif dalam buku berjudul Paradoks Indonesia dan Solusinya. Ia menilai, pemahaman terhadap isi buku tersebut akan memudahkan pemerintah daerah dalam menjiwai arah kebijakan dan program prioritas pemerintah pusat.
“Paradoks Indonesia dan Solusinya. Silakan baca ini, maka kita akan punya gambaran lengkap dan lebih bisa menjiwai pemikiran Presiden Prabowo,” ujar Bima Arya mewakili Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian.
Ia menyebut, dengan memahami isi buku tersebut, para kepala daerah dapat lebih mengerti latar belakang digagasnya sejumlah program strategis nasional, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, dan kebijakan efisiensi anggaran.
Bima juga menekankan bahwa Presiden Prabowo banyak terinspirasi dari tokoh reformasi Tiongkok, Deng Xiaoping, yang berhasil membawa negaranya menjadi kekuatan ekonomi dunia melalui pendekatan pragmatis dan visi jangka panjang. Semangat perubahan dan keberanian mengambil langkah besar tersebut diharapkan dapat dimiliki oleh para pemimpin daerah di Indonesia.
“Saya mengajak Bapak-Ibu memahami jalan pikiran Presiden sebelum kita mengotak-atik RPJMD dan lain sebagainya,” tambahnya.
Lebih lanjut, Bima menyampaikan bahwa Indonesia tengah menghadapi tantangan untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah (middle income trap) melalui pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan mencapai 8 persen. Target tersebut merupakan bagian dari upaya mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045.
Dalam konteks sistem ekonomi nasional, Indonesia mengadopsi sistem ekonomi campuran (mixed economy) yang memberikan ruang bagi investasi, namun tetap menjaga perlindungan terhadap masyarakat ekonomi bawah. Salah satunya adalah melalui kebijakan Koperasi Desa Merah Putih, yang juga menjadi bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat di tingkat akar rumput.
Dalam kesempatan tersebut, Bima juga mengapresiasi Gubernur Sulteng Anwar Hafid atas kepemimpinannya yang dinilai mampu menciptakan keakraban dan sinergi bersama jajaran pemerintah daerah. Hal tersebut dianggap penting dalam mendukung sinergisitas dan sinkronisasi antarpemerintah daerah, sejalan dengan arahan Mendagri dalam Retret Kepala Daerah 2025 di Magelang.
“Sinergi, sinkronisasi, dan akselerasi. Ketika retret kita semua diminta untuk fokus pada tiga hal ini. Setiap gubernur diminta untuk sering-sering berkumpul bersama wali kota, bupati,” tegasnya.
Sebagai bagian dari agenda Musrenbang, Wamendagri turut menyaksikan penandatanganan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang Provinsi Sulteng Tahun 2025 oleh Gubernur dan jajaran bupati/wali kota se-Sulteng. Ia juga menyaksikan pemberian penghargaan kepada sejumlah kabupaten/kota atas capaian signifikan dalam menurunkan angka kemiskinan.
Turut hadir dalam forum tersebut, anggota Komisi II DPR RI Longki Djanggola, Gubernur Sulteng Anwar Hafid, Wakil Gubernur Sulteng Reny A. Lamadjido, Ketua DPRD Provinsi Sulteng Moh. Arus Abdul Karim, jajaran bupati/wali kota se-Sulteng, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulteng.
