Palu, Japrinews.id – Sejumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tengah (Sulteng) yang menemui massa aksi ‘Indonesia Gelap’ yang menolak kebijakan Presiden Prabowo depan gerbang Kantor DPRD Sulteng Kota Palu.
Salah satunya, Mahfud Masuara selaku Anggota DPRD menegaskan bahwa kritik terhadap kebijakan pemerintah merupakan hal yang wajar dan diperlukan agar program yang dijalankan lebih optimal.
“Mengenai delapan poin tuntutan yang disampaikan, jika saya tidak keliru dalam mendengar, secara prinsip kami sependapat dengan teman-teman mahasiswa,” ujar Mahfud Masuara.
Mahfud Masuara menambahkan bahwa setiap kebijakan harus melalui mekanisme kontrol dan koreksi sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat.
Oleh karena itu, DPRD Sulteng akan menindaklanjuti tuntutan mahasiswa melalui jalur resmi.
“Kami akan mengusulkan kepada pimpinan DPRD agar aspirasi ini diteruskan ke DPR RI serta Presiden dan Wakil Presiden di Jakarta,” lanjut Mahfud Masuara.
Sementara itu, Muhammad Safri mengapresiasi semangat mahasiswa yang turun ke jalan untuk menyuarakan kepedulian terhadap kondisi negara.
“Kita sepakat bahwa negeri ini tidak dalam keadaan baik-baik saja, dan karena itu, perlu dilakukan evaluasi,” kata Safri**
1. Menolak Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran.
2. Menolak Program MBG (Minimalisasi Bantuan Gaji).
3. Menolak Revisi Undang-Undang Minerba.
4. Menolak Revisi Tata Tertib DPR RI.
5. Evaluasi terhadap sektor pertambangan dan tata ruang di Sulawesi Tengah (Sulteng).
6. Menolak Dwifungsi ABRI.
7. Mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana.
8. Mendorong pendidikan dan kesehatan sebagai program utama pemerintah. (*)
