Example floating
Example floating
Nasional

DPR RI Sahkan UU Perampasan Aset, Penantian 18 Tahun Akhirnya Terjawab

13
×

DPR RI Sahkan UU Perampasan Aset, Penantian 18 Tahun Akhirnya Terjawab

Share this article
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang. Foto: Istimewa
Example 468x60

Jakarta, Japrinews.id – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang. Pengesahan ini menjadi babak penting dalam upaya memperkuat pemberantasan korupsi sekaligus menjawab penantian panjang masyarakat selama 18 tahun.

Pengesahan tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 19/11/2026.

Rapat dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani dengan agenda mendengarkan laporan hasil pembahasan yang disampaikan Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman.

Dalam rapat tersebut, Puan terlebih dahulu meminta persetujuan seluruh anggota Dewan terhadap naskah RUU Perampasan Aset sebelum ditetapkan menjadi undang-undang.

Pertanyaan persetujuan yang disampaikan pimpinan rapat langsung dijawab dengan kata setuju oleh seluruh peserta sidang. Dengan demikian, RUU Perampasan Aset resmi disahkan menjadi undang-undang.

Pengesahan ini diharapkan menjadi landasan hukum penting dalam memperkuat langkah negara untuk memulihkan aset yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya.

Dengan disahkannya regulasi tersebut, perhatian selanjutnya tertuju pada implementasi aturan agar dapat berjalan efektif, memberikan kepastian hukum, serta mendukung upaya penegakan hukum dan pengembalian kerugian negara.

Example 120x600

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *