Palu, Japrinews.id – Wali Kota Palu, H. Hadianto Rasyid, meminta masyarakat Tatura Utara, khususnya warga Jalan Anoa, dan Kelurahan Nunu untuk menghentikan segala bentuk pertikaian serta mempercayakan sepenuhnya penanganan insiden yang terjadi di kedua wilayah tersebut kepada aparat kepolisian.
Penegasan itu disampaikan Hadianto saat mendatangi Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Sulawesi Tengah bersama sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), tokoh masyarakat, serta perwakilan keluarga dari Tatura Utara dan Nunu, Senin 09/11/2026.
Dalam pertemuan bersama Kapolda Sulawesi Tengah, Irjen Pol. Rizal Irawan, S.I.K., M.H., Wali Kota menyampaikan harapan agar proses penegakan hukum atas insiden tersebut dilakukan secara tuntas, profesional, dan proporsional.
Hadianto mengatakan, pihak kepolisian telah menyampaikan komitmen untuk mengusut peristiwa tersebut demi memberikan keadilan kepada seluruh pihak yang terlibat.
“Kami mendampingi beberapa teman-teman dinas, tokoh-tokoh masyarakat, serta keluarga kita dari Tatura Utara khususnya Anoa dan keluarga kita di Nunu untuk bertemu dengan Pak Kapolda. Alhamdulillah, hal yang kami dorong agar pihak kepolisian mengusut tuntas dan menjalankan proses hukum atas kejadian di wilayah Nunu dan Anoa,” ujar Hadianto.
Ia juga menyampaikan duka mendalam atas jatuhnya korban jiwa dalam insiden tersebut. Menurutnya, persoalan yang terjadi tidak boleh kembali memicu konflik maupun memperluas pertikaian di tengah masyarakat.
Hadianto mengajak seluruh warga, khususnya masyarakat Anoa dan Nunu, untuk menahan diri, tidak mudah terprovokasi, serta menghindari penyebaran isu yang dapat memperkeruh keadaan.
“Mari kita serahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian untuk menyelesaikan hal ini dengan sebaik mungkin. Saya meminta dengan sangat, hentikanlah sudah pertikaian. Jangan lagi mau bertikai seperti ini, bukan cuma buat keluarga di Anoa dan Nunu, tapi untuk kita semua,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa masyarakat di kedua wilayah tersebut merupakan bagian dari keluarga besar Kota Palu. Karena itu, tidak sepatutnya muncul stigma negatif maupun prasangka yang justru memperbesar persoalan.
Selain mendorong penyelesaian melalui jalur hukum, Hadianto memastikan pemerintah daerah bersama aparat keamanan terus berupaya menjaga situasi tetap kondusif hingga aktivitas masyarakat kembali berjalan normal, aman, dan damai.
Sebagai langkah antisipasi terhadap potensi gangguan keamanan, Wali Kota Palu juga mengumumkan kebijakan pelarangan peredaran dan penjualan petasan di seluruh wilayah Kota Palu.
Menurutnya, suara ledakan petasan berpotensi menimbulkan kepanikan dan trauma masyarakat, terlebih dalam situasi keamanan yang masih membutuhkan perhatian bersama.
“Saya sudah memberikan instruksi kepada satuan polisi pamong praja, nanti secepatnya kita akan tindak lanjuti melalui surat edaran bahwa Kota Palu melarang peredaran petasan atau penjualan petasan,” ungkapnya.
Hadianto menegaskan, larangan tersebut tidak hanya diberlakukan menjelang perayaan tahun baru, tetapi berlaku secara berkelanjutan.
Pemerintah Kota Palu bersama aparat terkait akan melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran, termasuk penyitaan petasan yang masih diperjualbelikan.
Kebijakan tersebut diharapkan menjadi salah satu langkah menjaga ketertiban umum sekaligus mencegah munculnya kesalahpahaman yang berpotensi memicu keresahan di tengah masyarakat.
Pemerintah Kota Palu pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga persaudaraan dan tidak membiarkan persoalan yang terjadi di Anoa dan Nunu berkembang menjadi konflik berkepanjangan.
