Palu, Japrinews.id – Satuan Tugas (Satgas) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Provinsi Sulawesi Tengah terus mematangkan strategi komunikasi publik guna memastikan informasi yang beredar di tengah masyarakat tetap akurat dan bebas dari hoaks.
Upaya ini menjadi salah satu fokus dalam kunjungan dinas Badan Gizi Nasional (BGN) ke Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Sulawesi Tengah, Kamis 16/04/2026.
Dalam pertemuan tersebut, BGN bersama Balai Karantina Indonesia mendorong penguatan kolaborasi lintas sektor, khususnya dalam meningkatkan literasi digital dan sistem penyaringan disinformasi.
Satgas MBG yang diketuai oleh Gubernur Sulawesi Tengah dan dikoordinasikan oleh Wakil Gubernur kini mulai mengadopsi pendekatan komunikasi yang lebih adaptif. Salah satunya melalui produksi konten edukatif dengan gaya soft selling yang lebih natural, serta melibatkan influencer atau kreator konten lokal untuk menyampaikan pesan secara lebih dekat dengan masyarakat.
Selain itu, optimalisasi kanal komunikasi juga dilakukan melalui pemanfaatan videotron di sejumlah ruas jalan protokol, serta produksi konten dokumenter yang akan ditayangkan melalui kanal YouTube resmi BGN.
Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, mengatakan bahwa strategi komunikasi yang kuat menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan publik terhadap program MBG.
“Komunikasi publik tidak hanya soal menyampaikan informasi, tetapi juga memastikan pesan yang diterima masyarakat itu benar, utuh, dan tidak terdistorsi oleh hoaks,” ujarnya di Palu.
Ia menambahkan, di tengah derasnya arus informasi digital, pemerintah perlu hadir dengan pendekatan yang lebih kreatif dan mudah dipahami oleh berbagai lapisan masyarakat.
“Kami ingin memastikan setiap informasi tentang program MBG tersampaikan dengan cara yang sederhana, menarik, dan relevan, sehingga masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang keliru,” jelasnya.
Menurutnya, kolaborasi dengan daerah lain seperti Jawa Timur juga menjadi langkah penting dalam memperkuat strategi komunikasi publik, mengingat daerah tersebut telah memiliki pengalaman dalam pengelolaan isu hoaks.
“Sinergi antardaerah sangat diperlukan agar penanganan disinformasi bisa lebih efektif dan terkoordinasi, apalagi tantangan di ruang digital semakin dinamis,” katanya.
Lebih lanjut, Hida menekankan bahwa pelibatan kreator lokal merupakan bagian dari pendekatan komunikasi yang lebih humanis.
“Dengan menggandeng kreator lokal, pesan-pesan edukasi akan terasa lebih dekat dengan keseharian masyarakat. Ini penting agar program pemerintah tidak hanya diketahui, tetapi juga dipahami dan didukung,” tutupnya.
