Palu, Japrinews.id – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) Republik Indonesia, Puan Maharani, menyoroti maraknya fenomena kritik publik di era digital yang dikemas dalam bahasa kekinian, mulai dari sindiran halus hingga simbol-simbol budaya.
Sebelum membahas fenomena tersebut, Puan lebih dulu menegaskan pentingnya kebebasan berekspresi dalam demokrasi.
“Dalam demokrasi, rakyat harus memiliki ruang yang luas untuk berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat, dan menyampaikan kritik,” ujarnya dalam Sidang Rapat Tahunan MPR RI, Jakarta, Jumat, 15/08/2025.
“Ungkapan tersebut dapat berupa kalimat singkat seperti ‘kabur aja dulu’, sindiran tajam ‘Indonesia Gelap’, lelucon politik ‘negara Konoha’, hingga simbol-simbol baru seperti bendera One Piece, dan banyak lagi yang menyebar luas di ruang digital,” lanjutnya.
Puan menilai, gaya komunikasi itu menunjukkan generasi saat ini menyalurkan aspirasi sesuai zaman mereka.
“Bagi para pemegang kekuasaan, semua suara rakyat yang kita dengar bukanlah sekadar kata atau gambar. Di balik setiap kata ada pesan, di balik setiap pesan ada keresahan, dan di balik keresahan itu ada harapan,” tegasnya.
Ia menekankan, kebijaksanaan adalah kunci bagi para pemimpin dalam merespons kritik publik.
“Kritik tidak boleh menjadi bara yang membakar persaudaraan atau api yang memecah belah bangsa. Sebaliknya, kritik harus menjadi cahaya yang menerangi jalan kita bersama,” kata Puan.
Puan menegaskan bahwa kritik boleh keras dalam substansi dan menentang kebijakan, namun tidak boleh menjadi alat untuk memicu kekerasan, kebencian, atau merusak moral masyarakat.
“Kritik bukan untuk menghancurkan kemanusiaan,” pungkasnya.
