Palu, Japrinews.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menerima kunjungan kerja reses Komisi V DPR RI yang berlangsung sejak 19 hingga 23 Juni 2025. Kunjungan ini difokuskan pada peninjauan langsung infrastruktur dan transportasi strategis di wilayah Sulteng.
Rangkaian kegiatan diawali dengan kunjungan ke Pelabuhan Pantoloan dan Jembatan IV Palu. Setelah itu, rombongan Komisi V menghadiri pertemuan resmi yang digelar di Ruang Polibu Kantor Gubernur Sulteng. Pertemuan ini dipimpin langsung oleh Gubernur Dr. H. Anwar Hafid, M.Si. dan Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK, M.Kes., serta dihadiri Wakil Wali Kota Palu, para bupati dan wakil bupati se-Sulteng, perwakilan kementerian teknis, dan sejumlah BUMN.
Dalam sambutannya, Gubernur Anwar Hafid menyampaikan apresiasi atas perhatian dan komitmen Komisi V terhadap percepatan pembangunan di Sulteng. Ia menekankan bahwa daerah ini memiliki potensi luar biasa namun menghadapi tantangan serius, terutama terkait keterbatasan anggaran pemeliharaan jalan nasional dan lambatnya optimalisasi infrastruktur yang telah dibangun.
“Sulawesi Tengah ini memiliki jalan nasional yang termasuk terpanjang di Indonesia, namun anggaran pemeliharaannya sangat terbatas. Beberapa ruas yang menuju wilayah utara, berbatasan dengan Gorontalo, membutuhkan penanganan segera,” ujar Gubernur.
Gubernur juga menyoroti kendala pengoperasian Pelabuhan Penumpang Donggala, kebutuhan pelabuhan di Banggai Kepulauan, serta pentingnya peningkatan status Bandara Mutiara Sis Al-Jufri menjadi bandara internasional guna mendukung mobilitas dan aktivitas ekspor di kawasan industri Morowali.
Lebih lanjut, Gubernur menyampaikan bahwa ratusan keluarga korban bencana 2018 masih tinggal di hunian sementara (huntara), dan membutuhkan dukungan anggaran pusat agar proses relokasi dapat dituntaskan sebelum 2026. Ia juga mengapresiasi inisiatif kerja sama industri seperti PT IMIP dalam mendukung perbaikan jalan nasional yang mereka manfaatkan.
Ketua Tim Kunjungan Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, menegaskan bahwa Sulteng menjadi salah satu daerah prioritas nasional. Ia memastikan Komisi V akan membawa dan memperjuangkan seluruh aspirasi daerah dalam pembahasan anggaran, pengawasan program strategis, dan sinkronisasi lintas kementerian.
“Kunjungan ini bukan seremonial, tapi bentuk keseriusan kami untuk mengawal langsung kebutuhan daerah. Sulteng tidak hanya luas secara geografis, tapi juga kaya potensi dari sektor industri, pariwisata, transportasi, hingga pangan,” ucapnya.
Pertemuan turut dihadiri perwakilan Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, Kementerian Desa PDTT, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Transmigrasi, BMKG, Basarnas, PT Pelindo, PT Waskita Karya, dan PT Angkasa Pura.
Menutup pertemuan, Gubernur Anwar Hafid menegaskan bahwa Sulteng siap dilibatkan lebih jauh dalam visi besar pembangunan nasional.
“Sulawesi Tengah tidak hanya ingin didengar, tapi dilibatkan. Jika pusat dan daerah tidak berjalan beriringan, maka potensi kita akan jadi beban. Kami siap menjadi episentrum pertumbuhan Indonesia Timur,” pungkasnya.
