PALU – Anggota DPRD Kota Palu, Ulfa, meminta Pemerintah Kota Palu menempatkan petugas dari dinas terkait di sejumlah sekolah yang berada di jalan utama dan jalur Trans Sulawesi, khususnya pada jam masuk dan pulang sekolah.
Permintaan tersebut disampaikan Ulfa dalam rapat paripurna DPRD Kota Palu yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Palu, Kamis (1/10/2026).
Menurut Ulfa, kehadiran petugas di sekitar sekolah diperlukan sebagai langkah preventif untuk menjaga keselamatan pelajar sekaligus mengantisipasi kecelakaan lalu lintas.
“Saya menyampaikan aspirasi tentang keselamatan pelajar. Agar setiap sekolah SD, SMP dan SMA yang berada di jalan poros atau jalan Trans Sulawesi, khususnya pada jam masuk dan jam keluar anak-anak sekolah, kiranya dapat disiapkan personel-personel dinas terkait,” ujar Ulfa.
Ia menilai pengamanan di sekitar sekolah menjadi penting, terutama bagi sekolah yang berada di ruas jalan dengan tingkat kepadatan lalu lintas cukup tinggi.
Ulfa mencontohkan kondisi di depan SMP Negeri 20 Palu yang menurutnya beberapa kali menjadi lokasi kecelakaan yang melibatkan pelajar.
Ia mengaku pernah merasakan kekhawatiran tersebut ketika anaknya berada di kawasan sekolah itu. Bahkan, kata dia, kecelakaan masih dapat terjadi meski pelajar telah menggunakan fasilitas penyeberangan berupa zebra cross.
“Di depan SMP 20 itu terjadi kecelakaan, padahal anak saya sudah menyeberang menggunakan zebra cross. Dan di depan SMP 20 itu bukan kali pertama terjadi kecelakaan anak-anak sekolah,” katanya.
Karena itu, Ulfa berharap Pemkot Palu melalui dinas terkait dapat meningkatkan pengawasan dan pengamanan di kawasan sekolah, terutama pada jam-jam yang menjadi waktu padat aktivitas pelajar.
Selain menyampaikan persoalan keselamatan pelajar, dalam rapat paripurna tersebut Ulfa juga menyampaikan aspirasi terkait pendampingan bagi pimpinan dan anggota DPRD Kota Palu dalam pelaksanaan kunjungan maupun perjalanan dinas.
Ia meminta mekanisme pendampingan tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan pengaturannya dikembalikan kepada Sekretariat DPRD untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
“Untuk pelaksanaan kunjungan atau perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPR dapat diberikan pendampingan sesuai kebutuhan, sehingga pelaksanaannya efektif dan optimal. Untuk mekanisme tersebut kami meminta regulasinya diserahkan kembali kepada sekretariat,” ujarnya.
