Palu, Japrinews.id – Aliansi Barisan Lawan Sistem (Balas) menggelar unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), dalam rangka Peringatan Hari Tani Nasional di depan kantor Gubernur Sulteng Kota pada, Kamis (24/9/2026)
Delam aksi demonstrasi tersebut yang berujung ricuh dan mendesak Gubernur Anwar Hafid menyelesaikan berbagai konflik agraria di daerah dalam kurun waktu tiga bulan.
Aksi yang berlangsung sejak pukul 10.30 Wita itu memanas saat massa membakar ban di depan gerbang kantor gubernur. Asap hitam membumbung tinggi ke udara sebelum sejumlah demonstran berupaya mendobrak gerbang masuk.
Petugas keamanan bersama perwakilan pemerintah kemudian berupaya meredam situasi melalui negosiasi. Pihak pemerintah meminta waktu lima menit untukmenghadirkan pimpinan agar menemui massa aksi.
Namun, hingga batas waktu yang diberikan berakhir, belum ada pimpinan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang menemui demonstran. Situasi tersebut memicu kekecewaan massa dan berujung pada aksi saling dorong dengan petugas pengamanan.
Kericuhan semakin memanas setelah Moh. Fajar Putra, yang juga menjabat Ketua FPSIM Sulawesi Tengah, dilaporkan menjadi korban pemukulan yang diduga dilakukan oleh oknum anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Menanggapi insiden tersebut, perwakilan FPSIM Sulawesi Tengah, Moh. Aditya Pratama, mendesak agar pihak yang diduga melakukan pemukulan segera dimintai pertanggungjawaban.
“Ketua kami dipukul, keluarkan itu pelaku sekarang, kami minta pertanggungjawabannya,” teriak Aditya di tengah situasi yang memanas sembari mendorong pihak pengamanan.
Di sela-sela aksi, massa juga menyampaikan enam poin tuntutan yang dibacakan Koordinator Lapangan, Fhirman Lapi. Salah satu tuntutan utama mereka adalah mendesak pemerintah provinsi segera menuntaskan konflik agraria yang selama ini belum mendapatkan penyelesaian.
Fhirman mengatakan, pihaknya meminta Gubernur Sulawesi Tengah memenuhi komitmen untuk menyelesaikan persoalan agraria yang tersebar di sejumlah wilayah.
“Permintaan kami adalah Gubernur Sulteng supaya menyelesaikan semua permasalahan konflik agraria yang ada di Sulawesi Tengah karena selama ini hanya dia janjikan,” ujarnya saat ditemui di lokasi demonstrasi.
Adapun enam tuntutan yang disuarakan Aliansi Balas mencakup komitmen gubernur untuk berpihak kepada petani, nelayan, buruh, perempuan tertindas, serta masyarakat miskin.
Selain itu, massa mendesak penyelesaian konflik agraria di sejumlah wilayah, mulai dari Lembah Napu, Pondok Karya Tondo, kawasan Taman Nasional Lore Lindu, Balesang Tanjung di Donggala, hingga persoalan industri nikel di Kecamatan Siniu, Kabupaten Parigi Moutong.
Massa berharap pemerintah provinsi segera mengambil langkah konkret untuk menuntaskan berbagai persoalan tersebut agar konflik agraria yang berkepanjangan tidak terus merugikan masyarakat.
