Jakarta, Japrinews.id — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan potensi tsunami di wilayah Selat Sunda pasca dinamika erupsi Gunung Anak Krakatau (GAK) masih berada pada kategori rendah.
Hasil pemantauan menggunakan teknologi High-Frequency (HF) Radar Array di Carita dan Tanjung Lesung menunjukkan probabilitas tsunami berada di bawah 40 persen. Pada saat yang sama, kondisi muka air laut terpantau relatif stabil dengan tinggi gelombang sekitar satu meter.
BMKG juga mencatat adanya fenomena sekunder yang berkaitan dengan aktivitas erupsi, berupa gangguan geomagnetik dan peningkatan sambaran petir vulkanik.
“BMKG merekam adanya fenomena sekunder berupa gangguan geomagnetik dan petir vulkanik. Sensor di Lampung Selatan dan Serang mencatat adanya gangguan geomagnetik yang selaras dengan kenaikan sambaran petir vulkanik pada rentang waktu 12 jam terakhir. Namun, intensitas gangguan tersebut tidak sebesar letusan awal,” ujarnya.
BMKG terus memperkuat sistem pemantauan untuk mengantisipasi kemungkinan perubahan aktivitas Gunung Anak Krakatau. Pemantauan dilakukan secara terpadu dengan memanfaatkan berbagai instrumen selama 24 jam tanpa henti.
Data dari berbagai instrumen tersebut kemudian dianalisis bersama PVMBG-Badan Geologi untuk menghasilkan informasi yang cepat, presisi, dan akurat mengenai perkembangan aktivitas GAK serta dampaknya terhadap wilayah sekitar.
Sinergi antarlembaga juga dilakukan untuk memperkuat koordinasi dalam pengambilan keputusan, terutama yang berkaitan dengan keselamatan masyarakat pesisir dan penerbangan di kawasan Selat Sunda.
BMKG meminta masyarakat yang tinggal maupun beraktivitas di sepanjang pesisir Selat Sunda tetap meningkatkan kewaspadaan, tetapi tidak panik.
Masyarakat juga diimbau lebih selektif dalam menerima informasi dengan memastikan setiap kabar yang beredar berasal dari sumber resmi dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Untuk mendapatkan pembaruan kondisi secara real-time, masyarakat dapat merujuk pada saluran komunikasi resmi yang dirilis secara berkala oleh BMKG, Badan Geologi/PVMBG, serta instansi pemerintah berwenang setempat,” demikian imbauan BMKG.
