Palu, Japrinews.id — Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Sulawesi Tengah menyoroti ketidaksesuaian data penerima hunian tetap (huntap) bagi penyintas gempa 28 September 2018 dalam rapat kerja bersama sejumlah instansi, Senin 20/10/2025.
Rapat yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Sulteng itu dihadiri perwakilan Dinas Perumahan, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, BPBD, Balai Prasarana Permukiman Wilayah, ATR/BPN, serta lembaga terkait lainnya. Namun, Pemerintah Kota Palu—wilayah dengan jumlah penyintas terbanyak—tidak hadir.
Anggota Pansus, Alfiani Eliata, menyebut persoalan utama penyelesaian huntap kini terletak pada tidak sinkronnya data penerima. Ia mengungkapkan, data Dinas Perumahan sebelumnya menyatakan realisasi huntap telah mencapai 99 persen dengan sisa 53 kepala keluarga. Namun, pada rapat selanjutnya muncul data baru yang menunjukkan lebih dari 800 penyintas belum menerima hunian.
“Kita butuh kepastian data. Ketidakhadiran Kota Palu sangat disayangkan karena mereka yang paling banyak belum mendapat huntap. Koordinasi dan kejelasan data harus dipercepat,” ujar Alfiani.
Perwakilan ATR/BPN Sulteng dalam rapat itu memaparkan sejumlah lokasi pembangunan huntap berasal dari hibah perusahaan, aset pemerintah, hingga tanah masyarakat. Sebagian lahan masih terkendala persoalan hukum dan belum bersertifikat.
Anggota DPRD Sulteng, Mahfud Masuara, meminta agar data pertanahan dan hunian segera divalidasi. Ia menegaskan perbedaan data antarinstansi dapat menghambat tindak lanjut program.
“Jika satu data menyebut 99 persen selesai, sementara data lain mencatat lebih dari 800 penyintas belum menerima huntap, ini harus diluruskan,” katanya.
Mahfud juga menyoroti belum jelasnya legalitas tanah relokasi di Tondo dan Duyu, termasuk kesiapan anggaran bagi penyintas yang belum terakomodasi. Ia meminta adanya sinergi lintas instansi agar penyelesaian pembangunan huntap dapat segera dituntaskan
