Banggai, Japrinews.id – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Ronald Gula, menyoroti lemahnya pengawasan Badan Gizi Nasional (BGN) di kabupaten Banggai yang diduga, keracunan disebabkan oleh ikan yang tidak layak konsumsi dan tidak memenuhi standar.
Hal itu, dia sampaikan kepada awak media agar meminta pemerintah daerah segera membentuk tim investigasi Kamis, 18/09/2025.
“Program MBG perlu dihentikan sementara hingga evaluasi menyeluruh dilakukan. Jika ada kelalaian, vendor harus diganti,” tegasnya.
Selanjutnya, ia juga Menekankan, evaluasi harus mencakup berbagai aspek, mulai dari proses pengadaan, kualitas fasilitas penyimpanan bahan baku hewani seperti ikan dan daging, metode pengawasan BGN, hingga mekanisme distribusi makanan. Ia bahkan menyarankan agar program MBG dihentikan sementara hingga evaluasi tuntas dilakukan.
Ronald juga menilai, pengawasan dari BGN tidak boleh hanya dilakukan setelah produksi, melainkan sejak tahap awal. Vendor penyedia makanan, katanya, harus dipastikan memiliki fasilitas penyimpanan sesuai standar kesehatan. Dugaan sementara, keracunan terjadi akibat ikan yang tidak layak konsumsi karena disimpan dalam kondisi tidak memenuhi standar.
Sebagai solusi jangka panjang, Ronald mengusulkan dua alternatif: pembangunan dapur di setiap sekolah dengan pengawasan ketat dari BGN, atau pemberian subsidi langsung kepada orang tua siswa agar kebutuhan gizi anak tetap terpenuhi tanpa risiko serupa.
“Karena ini program pusat, kami hanya bisa memberikan saran. Namun, saya berharap program BGN bisa diperbaiki dengan metode yang lebih sehat dan sesuai standar pelayanan gizi,” pungkasnya.
Sebelumya diketahui, jumlah korban keracunan akibat menu Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bangkep tercatat 277 siswa menjadi korban, dengan rincian 233 menjalani rawat jalan, sementara 44 siswa masih dirawat intensif di RS Trikora Salakan.
