Banggai Kepulauan, Japrinews.id – Anggota DPRD Sulawesi Tengah Ronald Gulla melaksanakan kegiatan Koordinasi dan Komunikasi (Korkom) di Kabupaten Banggai Kepulauan pada 3–4 September 2025. Dalam kunjungan tersebut, Ronald mendapatkan sejumlah permasalahan strategis baik di sektor pelayanan publik maupun pembangunan daerah.
Dalam Kunjunganya di Bangkep Ronald Gulla melakukan kunjungan kerja ke Dua Tempat Yakni Kantor UPTD Pendapatan Wilayah VI Banggai Kepulauan (Samsat Bangkep) yang Ia diterima oleh Fahrudin selaku Bendahara Barang UPTD Wilayah VI Bangkep dan Jimmy Martin Silitonga dari Jasa Raharja.
Dalam pertemuan tersebut, ditemukan berbagai persoalan yang dihadapi Samsat Bangkep, di antaranya:
1.Gedung kantor Samsat Bangkep masih berstatus sewa. Menurut informasi, lahan untuk pembangunan kantor sudah tersedia, namun pelaksanaannya tertunda karena efisiensi anggaran.
2.Saat ini Samsat Bangkep tidak memiliki mesin cetak plat DN, sehingga masyarakat harus menunggu lebih lama karena pencetakan masih dilakukan di Kabupaten Banggai Laut.
3.Mengingat kondisi geografis Bangkep yang berupa kepulauan dan jarak antarkecamatan yang berjauhan, Ronald menekankan pentingnya mobil pelayanan Samsat untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat di pelosok.
4.Samsat Bangkep masih kekurangan fasilitas penting, antara lain komputer, printer, CCTV, mesin rol uang, pendingin ruangan, lemari arsip, rak berkas, kursi, meja, serta renovasi ruang kerja. Bahkan, dibutuhkan pembangunan gedung baru untuk menunjang pelayanan yang lebih optimal.
Adapun Pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten Bangkep Dalam pertemuan tersebut, Ronald mencatat beberapa permasalahan pokok yang disampaikan Pemkab Bangkep, yaitu:
1.Kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat berdampak signifikan terhadap Bangkep, daerah dengan pendapatan asli daerah (PAD) yang masih minim.
2.Bangkep sangat bergantung pada dana transfer pusat untuk membangun infrastruktur maupun menjalankan program sosial.
3.Efisiensi anggaran menyebabkan beberapa proyek pembangunan dan kegiatan sosial harus ditunda dan diprioritaskan kembali.
4.Pemkab Bangkep berharap ada perhatian khusus dari pemerintah pusat serta dukungan bantuan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah agar program-program pembangunan dapat direalisasikan.
Menanggapi hasil kunjungan tersebut, Ronald Gulla politisi PAN Itu menegaskan bahwa pihaknya akan memperjuangkan aspirasi masyarakat Banggai Kepulauan melalui jalur legislatif, baik di tingkat provinsi maupun dalam koordinasi dengan pemerintah pusat.
“Kondisi di lapangan harus kita suarakan. Baik terkait kebutuhan pelayanan publik, seperti Samsat Bangkep, maupun persoalan pembangunan daerah yang masih bergantung pada transfer pusat. Harapan kami, masalah-masalah ini segera mendapat solusi,”ujar Ronald.
