Jakarta, Japrinews.id – Wakil Presiden ke-10 dan 12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK), mengingatkan anggota DPR RI agar lebih peka terhadap kondisi ekonomi masyarakat yang saat ini sedang sulit. Ia menilai, gaya hidup berlebihan dan pembicaraan yang menyakiti hati rakyat justru bisa memicu kemarahan publik, seperti terlihat dalam rangkaian aksi demonstrasi pada 25, 28, dan 29 Agustus 2025.
“Tentu anggota DPR itu sudah sadar atau harus sadar bahwa kehidupan yang berlebihan itu melawan situasi dewasa ini. Ekonomi yang sulit ini kan. Jadi harus berhenti ngomong begitu (yang menyakiti rakyat),” ujar Jisuf Kalla dikutip dalam program Gaspol Kompas.com, Sabtu, 30/08/2025.
JK juga menekankan, di tengah ekonomi yang lesu, para wakil rakyat sebaiknya menahan diri untuk tidak menaikkan tunjangan maupun menampilkan gaya hidup yang mencolok. Menurutnya, sikap tersebut hanya akan memperlebar jarak dengan rakyat.
Di sisi lain, JK turut mengingatkan masyarakat agar tidak memperpanjang keributan. Ia khawatir, jika demonstrasi terus berlanjut, justru akan memperburuk kondisi ekonomi dan semakin menekan penghasilan rakyat kecil.
“Mudah-mudahan ini bisa selesai hari ini. Karena kalau berlanjut terus, ya ekonomi susah, penghasilan masyarakat juga akan lebih menurun lagi, lebih susah lagi,” ujarnya.
Gelombang aksi unjuk rasa yang merebak dalam beberapa hari terakhir juga dipicu tragedi tewasnya seorang pengemudi ojek online bernama Affan Kurniawan. Affan meninggal dunia setelah terlindas kendaraan taktis Brimob saat aparat membubarkan demonstrasi di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat, Kamis malam 28/08/2025.
Dalam sebuah rekaman video amatir yang beredar di media sosial, terlihat mobil rantis bertuliskan Brimob melaju kencang di tengah warga yang berhamburan. Nahas, kendaraan lapis baja itu kemudian melindas Affan yang saat itu tengah berusaha menyelamatkan diri dari kerumunan.
Peristiwa tersebut memicu gelombang solidaritas dan aksi lanjutan pada 29 Agustus 2025. Bahkan, demonstrasi meluas ke sejumlah daerah di luar Jakarta sebagai bentuk tuntutan pertanggungjawaban aparat.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah menyampaikan permintaan maaf secara terbuka dan menyesalkan insiden tersebut. Ia memastikan Divisi Propam Polri sudah turun tangan menangani kasus ini.
“Sejauh ini sudah ada tujuh anggota Brimob yang diperiksa secara etik dan ditempatkan khusus karena terbukti melakukan pelanggaran kode etik,” ungkapnya.
