Palu, Japrinews.id – Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) Cabang Palu menggelar dialog publik yang dirangkaikan dengan Konferensi HMI Cabang Palu ke-48 di gedung Pogombo, Rabu 14/10/2026.
Dalam Kegiatan tersebut mengangkat tema “Optimalisasi Sumber Daya Alam melalui Penguatan Tata Kelola, Distribusi Manfaat, dan Partisipasi Publik demi Pembangunan Berkelanjutan” yang menghadirkan langsung Gubernur Sulawesi Tengah, Dr. H. Anwar Hafid, perwakilan Pemerintah daerah Kabupaten Parigi Moutong, perwakilan Pemerintah Kabupaten Sigi, serta Ketua Presidium Hijau Hitam Sulawesi Tengah, Andi Ridwan Bataraguru Sebagai menjadi narasumber.
Ketua Umum HMI MPO Cabang Palu, Ahmad Rahim, mengatakan Sulawesi Tengah memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar, ditandai dengan tingginya investasi dan berkembangnya industri pertambangan di sejumlah wilayah.
Meski demikian, ia menilai pembangunan daerah tidak boleh hanya bertumpu pada sektor pertambangan. Sektor pertanian dan perikanan juga perlu mendapat perhatian serius agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat.
“Pertambangan memang menjadi penopang ekonomi utama, namun kita tidak boleh mengabaikan sektor pertanian dan perikanan. Pemanfaatan kedua sektor ini harus dipikirkan secara serius agar mampu membawa kesejahteraan nyata bagi para petani dan nelayan,” ujar Ahmad Rahim.
Menurutnya, optimalisasi potensi daerah harus ditopang tata kelola yang transparan, distribusi manfaat yang berkeadilan, serta keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan kebijakan.
Kemudian, Ahmad Rahim juga menyoroti persoalan dampak aktivitas pertambangan di Kayuboko yang disebut telah menyebabkan banjir hingga merendam lahan pertanian dan permukiman warga.
Menurutnya, HMI MPO Cabang Palu telah mengantongi bukti terkait dampak yang ditimbulkan dan berkomitmen menyuarakan persoalan tersebut kepada pihak-pihak terkait.
“Kami memiliki bukti atas dampak yang terjadi dan akan terus menyuarakan persoalan ini. Kami juga menuntut adanya pertanggungjawaban dari pihak-pihak terkait agar masyarakat tidak terus menjadi korban,” tegasnya.
Ia berharap persoalan tersebut dapat ditindaklanjuti melalui evaluasi dan langkah konkret, sehingga aktivitas pertambangan tidak mengorbankan keselamatan masyarakat maupun keberlangsungan sektor pertanian.
Selanjutnya, Selain persoalan pertambangan, Ahmad Rahim mengkritisi pola pemanfaatan sumber daya alam yang dinilainya kerap mengutamakan kepentingan ekonomi tanpa mempertimbangkan kelestarian lingkungan dan keseimbangan sosial.
Ia menekankan bahwa pengelolaan alam tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga menyangkut tanggung jawab moral, filosofis, dan spiritual manusia terhadap lingkungan.
“Kami berupaya mengonstruksi persepsi ini bukan sebatas diskursus normatif, melainkan sebagai landasan prinsipil. Setiap turunan kebijakan dan realisasi di lapangan harus didasari oleh integritas intelektual serta spiritual,” ungkap Ahmad Rahim.
Menurutnya, prinsip tersebut perlu menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan pembangunan agar pemanfaatan kekayaan alam tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan hak-hak masyarakat.***
