Bangkok, Japrinews.id — Anggota DPRD Kota Palu dari Fraksi Partai NasDem yang juga Ketua Umum Kaukus Parlemen Hijau Daerah (KPHD) Indonesia, Mutmainah Korona, menjadi salah satu pembicara dalam forum Bangkok Climate Action Week (BKK CAW) 2026 bertajuk “Closing ASEAN Climate Action Gap with Subnational Parliament and Youth Movement”.
Forum tersebut digelar di Lumpini Hall, Lumpini Park, Bangkok, Thailand, Senin 05/10/2026. Dalam kesempatan itu, Mutmainah memaparkan pengalaman Kota Palu dan sejumlah daerah di Indonesia dalam mengintegrasikan isu lingkungan hidup ke dalam kebijakan fiskal serta regulasi daerah.
Dalam paparannya, Mutmainah menyoroti persoalan ketimpangan Dana Bagi Hasil (DBH) sumber daya alam serta masih tingginya persentase perusahaan tambang, sekitar 40 persen, yang disebut mengabaikan kewajiban jaminan reklamasi.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan perlunya perubahan pendekatan dalam kebijakan fiskal agar daerah yang menjaga fungsi ekologis memperoleh dukungan anggaran yang lebih adil.
Karena itu, Mutmainah mendorong penerapan Ecological Fiscal Transfer (EFT) secara nasional. Skema tersebut dinilai penting untuk memberikan insentif fiskal kepada daerah yang mampu mempertahankan dan memperbaiki fungsi ekologis wilayahnya.
Ia menegaskan, posisi parlemen daerah sangat strategis dalam menentukan arah pembangunan hijau. Sebab, dampak krisis ekologis pada akhirnya dirasakan secara langsung oleh masyarakat di daerah.
“Sebagai anggota parlemen daerah, kami di DPRD Kota Palu menyadari betul bahwa masalah lingkungan hidup itu dialami secara lokal. Namun, tantangan terbesarnya adalah ruang fiskal daerah yang sangat terbatas. Rata-rata alokasi APBD untuk pengelolaan sampah misalnya, hanya sekitar 0,6 persen, padahal 75 persen sampah belum terkelola dengan baik. Masalah utama kita di daerah bukanlah kekurangan kebijakan, melainkan kekurangan eksekusi,” tegasnya.
Mutmainah juga membagikan sejumlah praktik baik (good practice) yang telah diperjuangkannya di Kota Palu. Di antaranya, pengusulan prinsip-prinsip fiskal ekologis ke dalam RPJMD serta lahirnya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Kota Hijau yang mencakup program pemanenan air hujan (rainwater harvesting).
Memasuki periode kepemimpinan KPHD 2026–2031, Mutmainah berkomitmen mendorong DPRD Kota Palu dan parlemen daerah di seluruh Indonesia untuk memperkuat fungsi pengawasan APBD berbasis lingkungan melalui pendekatan Green Budget Watchdog.
Selain itu, ia mendorong lahirnya kebijakan iklim yang berperspektif Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI), khususnya bagi masyarakat adat dan kelompok rentan.
Sesi internasional tersebut turut menghadirkan dua aktivis iklim muda dari Indonesia, yakni Cindy Yubawa dari GreenLabz Indonesia dan Natida Rattanasawat dari Thai Climate Justice for All of Local Development Institute. Diskusi dimoderatori oleh Zinedine dari PINUS Indonesia.
