Jakarta, Japrinews.id — Aspirasi pembentukan daerah otonomi baru (DOB) kembali disuarakan di tingkat nasional. DPRD Provinsi Sulawesi Tengah turut mendorong agar pemerintah membuka kembali moratorium pemekaran daerah yang hingga kini masih menjadi salah satu persoalan dalam proses pembentukan DOB.
Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) calon daerah otonomi baru yang diprakarsai DPR RI dan DPD RI di Jakarta. Dalam forum tersebut, Wakil Ketua III DPRD Sulteng H. Ambo Dalle bersama Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sulteng, Dra. Hj. Sri Indraningsih Lalusu, hadir membawa aspirasi daerah.
Rakernas menjadi ruang untuk membahas berbagai persoalan dan aspirasi daerah yang selama ini memperjuangkan pemekaran wilayah. Salah satu agenda yang mendapat perhatian adalah dorongan agar Presiden Republik Indonesia membuka kembali moratorium pemekaran daerah.
Pembukaan moratorium dinilai dapat memberikan ruang bagi daerah-daerah yang telah lama mengusulkan pembentukan DOB untuk kembali membahas dan memproses aspirasinya melalui mekanisme serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketua Bapemperda DPRD Sulteng Sri Indraningsih Lalusu mengatakan, perjuangan pembentukan DOB tidak hanya berkaitan dengan perubahan batas administratif suatu wilayah.
Menurutnya, pemekaran daerah juga memiliki keterkaitan dengan upaya mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat, mempercepat pembangunan dan mendorong pemerataan kesejahteraan.
“Aspirasi dari daerah perlu mendapatkan ruang untuk dibahas dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Salah satu poin penting adalah bagaimana moratorium pemekaran wilayah ini dapat dibuka kembali,” ujar Sri.
Ia menilai, aspirasi pemekaran merupakan bagian dari dinamika pembangunan di sejumlah daerah. Karena itu, setiap usulan DOB perlu mendapat ruang pembahasan berdasarkan kesiapan daerah dan persyaratan yang telah ditetapkan pemerintah.
Rakernas tersebut juga menghadirkan sejumlah tokoh nasional sebagai pembicara, di antaranya Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Dolly Kurnia, serta Ketua Forum Perjuangan Indonesia.
Selain membahas pemekaran wilayah, forum turut menyoroti persoalan pengaturan dan distribusi keuangan daerah.
Pembahasan mengenai fiskal daerah menjadi bagian penting karena kemampuan keuangan memiliki pengaruh terhadap keberlangsungan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik, khususnya bagi daerah yang nantinya terbentuk sebagai DOB.
Dalam forum tersebut mengemuka kebutuhan akan sistem keuangan daerah yang lebih proporsional dan berkeadilan. Daerah dinilai membutuhkan ruang fiskal yang memadai agar dapat mengembangkan potensi ekonomi sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat.
Bagi DPRD Sulawesi Tengah, keikutsertaan H. Ambo Dalle dan Sri Indraningsih Lalusu dalam Rakernas tersebut menjadi bagian dari upaya menyampaikan sekaligus mengawal aspirasi daerah di tingkat nasional.
Aspirasi tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari pembahasan pemerintah dan lembaga legislatif dalam menentukan arah kebijakan pemekaran daerah ke depan.
