Palu, Japrinews.id – Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Hidayat Pakamundi, menjadi narasumber dalam kegiatan Konferensi Kerja Provinsi (Konkerprov) II PGRI Sulawesi Tengah Tahun 2026 yang digelar di Hotel Santika Palu, Sabtu 26/09/2026.
Dalam kegiatan tersebut, Hidayat Pakamundi menyampaikan materi dengan judul “Peran Strategis DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dalam Mendukung Penyelenggaraan Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.”
Kegiatan Konkerprov II PGRI Sulawesi Tengah Tahun 2026 merupakan bagian dari agenda organisasi PGRI Sulawesi Tengah masa bakti 2024–2029. Kegiatan mengusung tema “Memperkuat Silaturahmi dan Mewujudkan Guru Berbudi untuk Menuju Indonesia Maju”, dengan subtema “PGRI Sulteng Siap Menyukseskan Program Berani Cerdas untuk Meningkatkan Akses, Pemerataan, dan Kualitas Pendidikan.”
Dalam pemaparannya Hidayat pakamundi menyampaikan bahwa DPRD memiliki peran penting dalam memberikan payung regulasi terhadap berbagai program strategis pemerintah daerah, termasuk program Berani Cerdas yang diarahkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi.
“DPRD Provinsi Sulawesi Tengah memiliki komitmen yang besar dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan, termasuk memberikan payung regulasi terhadap program-program strategis yang digagas oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, salah satunya Program Berani Cerdas. Alhamdulillah, revisi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 telah selesai. Ini menjadi bagian penting untuk memberikan landasan regulasi dalam mendukung pelaksanaan program tersebut,” ujar Hidayat.
Ia mengatakan, DPRD juga mendukung gagasan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia hingga ke tingkat desa dan kelurahan.
“Kami juga mendukung keinginan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah agar di setiap desa dan kelurahan terdapat sarjana. Untuk mengawal Program Berani Cerdas secara baik, DPRD memiliki tugas memastikan proses penganggaran berjalan dengan benar dan anggaran yang dibutuhkan benar-benar tersedia untuk membiayai anak-anak kita menempuh pendidikan hingga jenjang sarjana di perguruan tinggi,” katanya.
Hidayat menilai pembangunan pendidikan tidak dapat hanya dibebankan kepada satu pihak. Dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, tenaga pendidik, organisasi profesi, orang tua, serta seluruh pemangku kepentingan pendidikan.
“Untuk membina, mendidik, dan mengayomi anak-anak kita sejak usia dini hingga melanjutkan ke pendidikan dasar, menengah, sampai perguruan tinggi, diperlukan dukungan dari seluruh pihak. Tanpa dukungan Bapak dan Ibu sekalian, ide brilian yang digagas oleh Bapak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur ini saya yakin akan menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya,” tuturnya.
Karena itu, kata Hidayat, DPRD akan menjalankan fungsi penganggaran dan pengawasan secara optimal untuk memastikan kebijakan pendidikan yang telah dirancang dapat diimplementasikan secara efektif.
“Kolaborasi dan sinergi menjadi sangat penting. DPRD mempunyai tugas untuk memastikan proses penganggaran berjalan dengan baik dan program-program pendidikan dapat memperoleh alokasi anggaran yang memadai, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat, khususnya anak-anak Sulawesi Tengah,” jelasnya.
Ia menambahkan, dukungan terhadap sektor pendidikan merupakan bagian penting dari upaya membangun kualitas sumber daya manusia Sulawesi Tengah. Program Berani Cerdas, menurutnya, perlu dikawal bersama agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai tujuan dan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi generasi muda Sulawesi Tengah untuk mengakses pendidikan tinggi.
Sementara itu, Konkerprov II PGRI Sulawesi Tengah Tahun 2026 menjadi momentum bagi jajaran PGRI untuk memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus membahas berbagai agenda strategis pendidikan. Kegiatan tersebut juga menjadi ruang dialog antara organisasi profesi guru dengan pemangku kebijakan mengenai tantangan dan kebutuhan penyelenggaraan pendidikan di daerah.
Melalui sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, PGRI, tenaga pendidik, dan masyarakat, diharapkan berbagai kebijakan pendidikan di Sulawesi Tengah dapat terus diperkuat, baik dari sisi regulasi, penganggaran, maupun pelaksanaannya di lapangan.
