Palu, Japrinews.id — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu, Nendra Kusuma Putra, menggelar kegiatan penjaringan aspirasi masyarakat (reses) Caturwulan II Masa Sidang 2026 di Jalan Anoa, Kota Palu, Selasa 18/08/2026.
Kegiatan tersebut dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palu, Nawab Kursaid, perwakilan Dinas Sosial Kota Palu, Koordinator Pendamping Reses Mardia, Rifaldi dan Novita, sejumlah ketua RT dan RW, perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Palu, serta masyarakat peserta reses.
Dalam kesempatan itu, Nendra mengatakan reses merupakan bagian dari tugas dan fungsi anggota DPRD untuk menyerap, menampung, serta menindaklanjuti berbagai aspirasi masyarakat, khususnya warga di wilayah Kecamatan Palu Selatan dan Kecamatan Tatanga.
Politikus Partai Golkar tersebut menegaskan, seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat akan menjadi bahan untuk diperjuangkan melalui lembaga DPRD Kota Palu.
“Jadi, bapak dan ibu semua, aspirasi akan kami tampung. Alhamdulillah, saya dipercaya dari Fraksi Partai Golkar di Komisi B untuk mengawasi keuangan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujar Nendra.
Menurutnya, masukan dari masyarakat sangat penting sebagai bahan evaluasi sekaligus dasar dalam mendorong kebijakan pemerintah daerah agar lebih sesuai dengan kebutuhan warga.
Sementara itu, Sekretaris DPRD Kota Palu, Nawaf Kursaid, menjelaskan bahwa kegiatan reses merupakan agenda rutin anggota DPRD yang menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan dan kebutuhan di wilayah masing-masing.
Ia mengajak masyarakat memanfaatkan momentum tersebut untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada wakil rakyat.
“Setiap warga dapat menyuarakan aspirasinya kepada Pak Dewan, Pak Nendra, sehingga apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dapat diperjuangkan melalui DPRD,” katanya.
Dalam sesi dialog, sejumlah ketua RT, termasuk Ketua RT di wilayah Tatura Selatan, Ardin, turut menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
Salah satu aspirasi yang disampaikan berkaitan dengan beban pembiayaan pendidikan bagi orang tua siswa. Di antaranya persoalan pembelian Lembar Kerja Siswa (LKS), biaya praktik atau perbaikan, hingga pengadaan fasilitas sekolah seperti kipas angin, meja, dan kursi yang dinilai masih dibebankan kepada orang tua siswa.
Berbagai aspirasi tersebut selanjutnya akan menjadi bahan pembahasan dan tindak lanjut Nendra bersama pihak terkait, sesuai dengan kewenangan DPRD dan pemerintah daerah.
Nendra berharap, melalui kegiatan reses tersebut, berbagai persoalan yang disampaikan masyarakat dapat ditindaklanjuti secara konkret sehingga kebijakan pemerintah daerah benar-benar memberikan manfaat dan menjawab kebutuhan masyarakat.
