Palu, Japrinews.id – Ramadan, mengajak pemuda dan mahasiswa di daerah itu untuk bersama-sama mengawal dan memperjuangkan kepentingan Sulawesi Tengah, khususnya terkait Dana Bagi Hasil (DBH) sektor pertambangan.
Menurut Ramadan, persoalan DBH merupakan isu strategis yang tidak boleh hanya menjadi perhatian pemerintah daerah dan DPRD. Pemuda dan mahasiswa juga harus mengambil bagian dalam mengawal kebijakan yang berkaitan langsung dengan masa depan fiskal dan pembangunan Sulawesi Tengah.
“Mari kita sama-sama menuntut agar Kepmen ESDM Nomor 157 Tahun 2026 perlu segera direvisi demi kepentingan dan keadilan fiskal Sulawesi Tengah. Kita perlu mengawal kebijakan ini secara terbuka, berbasis data dan kepentingan daerah,” ujar Ramadan.
Ia menilai pemuda dan mahasiswa jangan hanya menjadi kelompok yang aktif menanggapi isu-isu nasional. Persoalan kedaerahan yang menyangkut kepentingan masyarakat Sulteng juga harus mendapatkan perhatian serius.
“Jangan hanya sibuk membicarakan isu nasional. Ada persoalan di depan mata yang sangat urgen bagi daerah kita. DBH adalah salah satu urat nadi kemampuan fiskal daerah dan memiliki pengaruh terhadap keberlanjutan pembangunan,” katanya.
Ramadan menegaskan, perjuangan DBH bukanlah bentuk pertentangan terhadap pemerintah pusat. Sebaliknya, hal tersebut merupakan upaya mendorong terciptanya kebijakan yang lebih adil bagi daerah penghasil sumber daya alam.
“Kita ingin kekayaan alam Sulteng memberikan manfaat yang lebih besar dan berkeadilan bagi masyarakat. Karena itu, mari pemuda, mahasiswa, akademisi dan seluruh elemen masyarakat bersama-sama mengawal persoalan ini,” tegasnya.
Ia berharap gerakan masyarakat sipil di Sulawesi Tengah dapat dibangun melalui kajian, data dan argumentasi yang kuat sehingga perjuangan kepentingan daerah memiliki dasar yang jelas dan dapat diperjuangkan secara bermartabat di tingkat nasional.
“Ini bukan hanya perjuangan pemerintah daerah. Ini perjuangan kita bersama untuk memastikan keadilan fiskal bagi Sulawesi Tengah.”Jelasnya.
